PALANGKA RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menerima laporan serius terkait dampak aktivitas operasional kontraktor di Desa Sei Kayu, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas. Sebanyak 14 hektare lahan milik warga dilaporkan tenggelam di dalam lumpur tanpa adanya solusi konkret hingga saat ini.
Jubir reses dapil V DPRD Kalteng, Noor Fazariah Kamayanti, mengungkapkan bahwa selain permasalahan lahan, koordinasi pihak perusahaan atau kontraktor melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) juga dinilai minim sosialisasi kepada masyarakat setempat.
“Mengenai CSR, kontraktor seperti menganggap rumah sendiri dan tidak ada pengenalan/sosialisasi, akhirnya terjadi permasalahan dimana ada 14 hektar lahan tenggelam didalam lumpur,” ujar Kamayanti saat menyampaikan laporan hasil reses dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kalteng, baru-baru ini.
Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut membuat keberadaan program tanggung jawab sosial perusahaan menjadi tidak efektif bagi warga terdampak.
“Sehingga saat ini program csr untuk masyarakat tidak ada gunanya sama sekali (sangat diharapkan bapak freddy dan bapak yohanes dapat menyampaikan ke pimpinan),” tambahnya.
Selain masalah sengketa lahan, Kamayanti juga menyoroti keterbatasan dana desa yang dinilai tidak mencukupi untuk meng-cover seluruh kebutuhan infrastruktur dan pembangunan sektor prioritas. Menurutnya, dari total dana masuk sekitar Rp890 juta, alokasi untuk pembangunan fisik sangat terbatas setelah dibagi ke berbagai pos.
“(Kades) dana yang masuk di setiap desa 890jt, itu sudah terbagi bagi untuk koperasi merah putih dan keperluan lainnya, untuk pembangunan jadi hanya sisa sekitar 150jtaan saja,” jelasnya.
Idealnya, menurut perhitungan di lapangan, diperlukan penambahan anggaran untuk menyentuh sektor-sektor produktif. “Lalu jika masuk 1 miliar akan dialokasikan ke jalan sepanjang 2km, ke bidang tani untuk bibit pertenakan, pertanian dan penerangan jalan,” paparnya.
Sektor pendidikan juga menjadi catatan krusial dalam laporan reses tersebut. DPRD mendesak agar pemerintah daerah memperhatikan usulan rehab bangunan sekolah yang sudah bertahun-tahun tidak tersentuh perbaikan.
“Semoga semua proposal dapat terpenuhi terutama pendidikan, karena beberapa kali mengajukan proposal belum tercapai, sudah bertahun tahun sekolah berdiri dan tidak ada ada perbaikan/rehab,” pungkasnya.
(Syauqi)
