JAKARTA – Fenomena harga tiket pesawat domestik yang melambung tinggi kembali memicu polemik di parlemen. Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, melayangkan kritik keras terkait anomali harga transportasi udara yang dinilai tidak masuk akal dan mencekik masyarakat, terutama untuk rute menuju wilayah Barat dan Timur Indonesia.
Dalam keterangannya di Gedung Nusantara II, Parlemen Senayan, Selasa 27 Januari 2026, Saadiah menyoroti kenyataan pahit di mana warga Indonesia harus menempuh perjalanan lintas negara demi mendapatkan harga tiket yang lebih terjangkau untuk tujuan domestik.
Anomali yang Tidak Rasional
Saadiah mengungkapkan temuan di lapangan yang menunjukkan bahwa rute internasional seringkali jauh lebih murah dibandingkan rute domestik. Salah satu contoh yang paling mencolok adalah perjalanan menuju Aceh.
“Kenapa tiket di Indonesia lebih mahal dibanding ke luar negeri? Bahkan ada relawan yang harus transit ke Malaysia dulu baru ke Aceh supaya lebih murah. Ini tidak rasional,” cetusnya dengan nada kecewa.
Tak hanya di wilayah Barat, jeritan serupa datang dari wilayah Timur Indonesia. Legislator asal Maluku ini memaparkan bahwa harga tiket menuju Maluku dan Papua, khususnya rute perintis, kini bisa menembus angka Rp10 juta.
Menurutnya, kondisi ini bukan lagi sekadar masalah transportasi, melainkan hambatan serius terhadap aspek kemanusiaan dan pemerataan ekonomi.
Dampak Lumpuhnya Sektor Pariwisata
Melambungnya harga tiket pesawat dianggap menjadi “lonceng kematian” bagi potensi wisata kelas dunia yang dimiliki Indonesia. Saadiah menegaskan bahwa promosi besar-besaran untuk destinasi seperti Raja Ampat, NTT, dan Pantai Ora akan sia-sia jika akses menuju ke sana tidak terjangkau.
“Pesawat harus dipandang sebagai transportasi massal strategis untuk negara kepulauan, bukan fasilitas eksklusif. Tanpa tiket murah, promosi wisata hanya jadi slogan tanpa kunjungan,” tegas Saadiah.
Desakan Kepada Kementerian Perhubungan
Menyikapi kondisi tersebut, Saadiah mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk segera mengambil langkah konkret, di antaranya mengevaluasi komponen biaya, meninjau ulang biaya operasional maskapai, termasuk harga avtur dan pajak.
Kemenhub juga, kata Saadiah, harus menentukan batas harga yang layak dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat dan memastikan distribusi ekonomi tidak terhambat oleh mahalnya biaya mobilitas.
“Kita ingin harga tiket disesuaikan agar benar-benar bisa dijangkau oleh masyarakat luas. Jangan sampai rakyat merasa terisolasi di negerinya sendiri,” pungkas Saadiah Uluputty.
(adista)
