SAMPIT – Jajaran DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) melakukan inspeksi mendadak ke gudang pupuk di Lampuyang usai kegiatan Musrenbang Kecamatan Teluk Sampit setelah viral para petani melakukan aksi demo terkait permasalahan penyaluran pupuk subsidi.
Kedatangan Wakil Ketua II Rudianur bersama Ketua Komisi II Akhyannoor serta jajaran DPRD yaitu Zainuddin, Wahito Fajriannoor, serta Eddy Mashamy berkunjung untuk memastikan permasalahan bisa segera selesai, penyaluran pupuk bersubsidi benar-benar berjalan sesuai aturan dan dirasakan langsung oleh petani.
Dalam kegiatan itu DPRD turun langsung ke tengah masyarakat Kecamatan Teluk Sampit bersama Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kotim Permata Fitri, Kapolsek Jaya Karya, Danramil 1015-01, serta perwakilan PT Pupuk Indonesia (Persero).
“Alhamdulillah, setelah Musrenbang kami dari DPRD Kotim dapil III langsung sidak ke lapangan. Kami ingin memastikan kondisi riil di masyarakat, khususnya terkait distribusi pupuk bersubsidi,” ujar Akhyannoor, Rabu 28 Januari 2026.
DPRD sempat berdialog dengan masyarakat dan saling berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, instansi terkait juga menyampaikan penjelasan dan mendengar keluhan para petani.
Dirinya menegaskan bahwa harga pupuk bersubsidi sesuai dengan ketentuan. Untuk pupuk urea ditetapkan sebesar Rp90 ribu, sementara pupuk NPK sebesar Rp92 ribu. Harga tersebut dinilai jauh lebih terjangkau dibandingkan sebelumnya.
“Dulu harganya bisa mencapai Rp115 ribu, sekarang sudah distandarkan. Diharapkan sangat membantu petani,” katanya.
Akhyannoor berharap, dengan harga yang telah ditetapkan dan pengawasan yang diperketat, pupuk bersubsidi benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh petani. Ia menegaskan DPRD Kotim akan terus mengawal kebijakan pemerintah pusat Presiden Prabowo Subianto terkait ketabahan pangan agar pelaksanaannya di daerah tidak menyimpang.
“Semoga petani kita bisa merasakan pupuk bersubsidi sesuai perintah Kementerian Pertanian, betul-betul tersalur sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Kehadiran langsung unsur DPRD, dinas teknis, aparat keamanan, serta PT Pupuk Indonesia di lapangan merupakan bentuk komitmen bersama untuk menjawab keresahan petani sekaligus menjaga program ketahanan pangan di Kotim tetap berjalan optimal. (Nardi)
