Amanah Berat Menanti Pejabat Kotim yang Baru Dilantik

IST/BERITASAMPIT - Ilustrasi.

SAMPIT – Bupati Timur (Kotim) Halikinnor resmi melantik sejumlah pejabat mulai dari eselon II hingga eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotim. Pelantikan tersebut menghadirkan sejumlah wajah baru pada jajaran jabatan pimpinan tinggi pratama yang kini mengemban amanah besar untuk menuntaskan berbagai persoalan daerah yang selama ini masih belum terselesaikan.

Tokoh akademisi Kotim Riduwan Kesuma memberikan tanggapannya terkait pelantikan pejabat yang digelar Jumat 30 Januari 2026 kemarin yang merupakan hasil dari lelang jabatan yang digelar akhir tahun.

Menurut Riduwan, proses lelang jabatan eselon II di Kotim yang diikuti oleh aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai disiplin ilmu menunjukkan bahwa daerah ini memiliki sumber daya manusia yang mampu berkompetisi dan memiliki kompetensi untuk memimpin organisasi perangkat daerah (OPD).

“Namun demikian, penentuan pejabat tetap harus melalui pertimbangan matang dari pimpinan, karena tidak semua latar belakang disiplin ilmu selalu linier dengan jabatan yang diemban,” kata Riduan, Sabtu 31 Januari 2026.

Meski begitu, pengalaman kerja dapat menjadi faktor pendukung bagi seorang ASN untuk menjalankan amanah jabatan tersebut.

Ia menilai, dari pejabat yang dilantik, sekitar 90 persen dinilai kompeten di bidangnya. Meski demikian, masih ada beberapa jabatan yang menurutnya patut menjadi perhatian, terutama OPD dengan tingkat kompleksitas pekerjaan yang tinggi.

Riduwan mencontohkan untuk Assisten I Setda Kotim yaitu Bidang harus mampu menjawab persoalan yang selama ini masih belum terselesaikan.

“Karena banyaknya konflik lahan dan perkebunan, masyarakat menginginkan agar ada keberanian untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut dan menguntungkan semua pihak,” ungkapnya.

Kemudian Dinas Pendidikan, yang tidak hanya mengurusi penempatan guru, tetapi juga sarana dan prasarana, peserta didik, implementasi kurikulum, hingga peningkatan sumber daya manusia tenaga pendidik dan kependidikan.

Karena itu, kepala dinas di OPD tersebut harus memiliki kemampuan manajerial yang kuat, didukung fungsi penelitian dan pengembangan yang baik, serta komitmen dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia peserta didik.

Hal serupa juga disorotnya pada OPD Satpol PP. Ia mempertanyakan kemampuan pimpinan dalam menegakkan peraturan daerah, mengingat masih banyak pelanggaran yang terjadi tanpa diiringi tindakan tegas, padahal Satpol PP berperan sebagai pengawal perda.

Meski demikian, Riduwan menegaskan bahwa karena para pejabat tersebut telah melalui proses seleksi dan resmi dilantik, maka sudah sepatutnya semua pihak memberikan dukungan, berpartisipasi aktif, serta terus mengingatkan dan mensuport agar mereka mampu menjalankan tugas dengan baik dan membawa kemajuan bagi daerah.

Sementara itu, Ketua Aliansi Pemuda Kotim Anton Al Sudani menilai para pejabat yang baru dilantik mengemban amanah yang tidak ringan. Menurutnya, jabatan bukan sekadar simbol kepercayaan, melainkan tanggung jawab besar yang harus dijawab dengan kerja nyata di lapangan.

“Pejabat yang dilantik kemarin harus benar-benar bekerja di bawah amanah yang berat. Masyarakat tidak lagi membutuhkan retorika atau janji, tetapi tindakan konkret yang bisa dirasakan langsung,” tegas Anton.

Ia menambahkan, masih banyak persoalan mendasar di Kotim yang menuntut keseriusan para kepala OPD baru. Salah satunya sektor pertanian, terutama penyaluran pupuk subsidi yang selama ini kerap menjadi keluhan petani.

“Masalah pupuk subsidi harus benar-benar dibenahi. Petani bahkan sempat melakukan aksi protes. Ini tidak boleh terulang, karena Kotim merupakan daerah penyangga pangan Kalteng,” ujarnya.

Selain itu, Anton juga menyoroti berbagai persoalan di tingkat yang dinilai belum tertangani secara optimal. Ia berharap para pejabat baru mampu hadir sebagai solusi atas konflik dan permasalahan yang selama ini membelit .

“Permasalahan di juga harus diselesaikan dengan serius. Banyak persoalan administrasi, pembangunan, hingga sosial yang membutuhkan keberpihakan dan keberanian pejabat daerah untuk turun tangan langsung,” pungkasnya. (Nardi)

baca juga ...  Bentak Advokat, Polisi di Mentaya Hulu Dikecam: “Penegak Hukum Tapi Tak Paham Hukum!”
Bagikan:
Berita Populer
error: Content is protected !!