KUALA KAPUAS – Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno menegaskan pentingnya peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) hingga tingkat desa sebagai ujung tombak keterbukaan informasi publik. Penegasan tersebut disampaikan Bupati saat memberikan keterangan Sabtu, 7 Februari 2026, usai kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan PPID Perangkat Daerah dan Desa yang digelar Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Diskominfosantik.
Menurut Bupati, penguatan kapasitas PPID menjadi kebutuhan mendesak seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap layanan informasi yang transparan, cepat, dan akuntabel. Ia menilai pengelolaan informasi publik yang baik akan berdampak langsung pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban regulasi, tetapi bagian dari komitmen kita membangun pemerintahan yang jujur, terbuka, dan melayani. PPID di perangkat daerah dan desa harus mampu menjadi jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat,” ujar Wiyatno.
Bupati Kapuas juga mengapresiasi capaian Kabupaten Kapuas yang telah membentuk PPID di 105 desa dari total 214 desa. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mendorong keterbukaan informasi publik hingga ke tingkat paling bawah.
“Ini capaian yang patut dibanggakan. Kabupaten Kapuas menjadi yang pertama di Kalimantan Tengah dalam pembentukan PPID desa sekaligus melaksanakan bimtek pengelolaannya. Ke depan, capaian ini harus terus ditingkatkan,” tegasnya.
Wiyatno menekankan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang wajib dilaksanakan oleh setiap badan publik. Karena itu, PPID harus mampu mengelola informasi secara profesional, termasuk dalam penyusunan Daftar Informasi Publik, pelayanan permohonan informasi, hingga penanganan keberatan dan sengketa informasi.
Selain bimtek, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan pemberian penghargaan kepada perangkat daerah, kelurahan, dan desa terbaik dalam pengelolaan layanan informasi, pengaduan, dan kehumasan Tahun 2025, serta penandatanganan deklarasi keterbukaan informasi publik sebagai bentuk komitmen bersama Pemerintah Kabupaten Kapuas. (denny)
