SAMPIT – Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin 9 Februari 2026, menyikapi persoalan distribusi pupuk bersubsidi yang sempat viral dan memicu keluhan petani di Desa Lampuyang beberapa waktu lalu.
RDP tersebut dihadiri perwakilan petani Lampuyang, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kotim beserta jajaran, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), distributor pupuk, perwakilan kios pupuk, kades, PT Pupuk Indonesia serta pihak terkait.
Dalam rapat tersebut, petani menyampaikan berbagai permasalahan yang sebelumnya mereka keluhkan yaitu sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi.
Komisi II DPRD Kotim menegaskan bahwa persoalan pupuk subsidi harus mendapat pengawasan yang lebih ketat dari semua pihak. Pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab PT Pupuk Indonesia sebagai penyedia, tetapi juga melibatkan dinas terkait, aparat kepolisian, unsur TNI, hingga pemerintah desa.
Ketua Komisi II Akhyannoor dalam kesimpulan rapat menekankan bahwa ketersediaan dan alokasi pupuk bagi petani wajib dipenuhi oleh PT Pupuk Indonesia, yang selanjutnya disalurkan melalui distributor kepada kelompok tani sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, PPL diminta menjalankan tugas pendataan petani secara maksimal agar seluruh petani benar-benar terakomodasi masuk dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), sehingga tidak ada lagi petani yang tercecer dan kehilangan hak pupuk subsidi.
“Pihak kios pupuk agar mematuhi aturan regulasi penetapan harga sesuai HET. Aparat penegak hukum diminta aktif melakukan pengawasan di lapangan dan menindak tegas jika ditemukan penjualan pupuk bersubsidi di atas harga yang telah ditetapkan pemerintah,” tegasnya.
DPRD menegaskan akan melakukan evaluasi dan melakukan pencabutan izin usaha bagi kios pupuk yang dengan sengaja melanggar ketentuan dan menjual pupuk subsidi di atas HET.
Diberitakan sebelumnya, persoalan pupuk subsidi di Desa Lampuyang sempat mencuat dan viral setelah petani demo mengeluhkan tidak mendapatkan pupuk meski namanya tercatat sebagai penerima. Hingga akhirnya DPRD Kotim bersama dinas dan instansi terkait turun tangan dengan melakukan sidak dan dilanjutkan menggelar RDP untuk mencari solusi bersama.
Adapun anggota DPRD Kotim yang hadir diantaranya Wakil Ketua II Rudianur, kemudian Supian Hadi, Seto Hadi, Hendra Sia, Zainuddin Abdul Sahid, Andi Lala, Pardamean Gultom. (Nardi)
