PALANGKA RAYA – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalimantan Tengah (Kalteng), Rahmanto Muhidin, menegaskan kader PKB harus hadir di tengah masyarakat melalui kebijakan dan kerja nyata yang dirasakan langsung oleh rakyat.
Hal tersebut disampaikannya dalam Pelantikan Pengurus DPW PKB Kalteng masa bakti 2026-2031 yang digelar di M Bahalap Hotel, Palangka Raya, Sabtu, 14 Februari 2026.
Dalam sambutannya, Muhidin menyampaikan bahwa PKB didirikan sebagai partai politik yang bersifat kebangsaan, demokratis, dan terbuka, serta memiliki komitmen kuat untuk memperjuangkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
“PKB hadir sebagai wadah perjuangan politik independen yang beroperasi dalam koridor konstitusi dan undang-undang partai politik, serta menjunjung tinggi prinsip demokrasi yang bersih, transparan, dan terpercaya,” ujarnya.
Ia menambahkan, PKB juga berperan aktif dalam proses penyusunan kebijakan publik serta setiap tahapan pemilihan umum, dengan tetap menghormati kemandirian organisasi sosial dan keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Muhidin menjelaskan, PKB berlandaskan pada prinsip politik rahmatan lil'alamin, yakni perjuangan politik yang mengedepankan kasih sayang, kedamaian, moderasi, keadilan, dan inklusivitas tanpa membedakan suku, ras, maupun agama.
Menurutnya, hal tersebut tercermin dari keberagaman pengurus PKB di berbagai daerah di Indonesia, seperti Papua, Sumatera, dan Sulawesi, yang juga melibatkan tokoh lintas agama, termasuk pendeta dan pastur.
“PKB adalah wujud politik rahmatan lil'alamin, yang sejalan dengan nilai-nilai universal tentang kasih kepada sesama, serta menjadi landasan perjuangan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera,” katanya.
Ia menegaskan, PKB Kalteng membuka diri bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang suku, ras, maupun agama untuk bergabung dan berjuang bersama melalui jalur politik.
Lebih lanjut, Muhidin menyebut implementasi politik rahmatan lil'alamin dijabarkan melalui empat prinsip utama, yakni politik kehadiran, politik pelayanan, politik keteladanan, dan politik kepeloporan.
Menurutnya, kader PKB yang saat ini menjabat di legislatif maupun eksekutif memiliki tanggung jawab untuk merepresentasikan nilai-nilai tersebut melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
“Hal itu harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan, seperti peraturan daerah, pengelolaan APBD, maupun kebijakan lainnya, sehingga kehadiran PKB benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kalimantan Tengah,” pungkasnya.
(Sya'ban)
