PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran, memberikan instruksi tegas kepada seluruh bupati dan wali kota di wilayahnya terkait pemenuhan layanan kesehatan bagi masyarakat. Ia meminta pemerintah daerah memastikan program BPJS Kesehatan berjalan maksimal dan tidak sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah provinsi.
Hal tersebut ditegaskan Agustiar usai meresmikan peluncuran Kartu Huma Betang Sejahtera di di Kantor Gubernur, Jumat, 20 Februari 2026. Ia menekankan bahwa akses layanan kesehatan bagi warga Kalteng harus dipermudah.
“Tentunya tentang kesehatan, kesehatan itu otomatis ya, cukup dengan KTP Kalteng saja,” ujar Agustiar.
Namun, ia mengingatkan agar para kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota memiliki kesadaran anggaran dalam mengelola program jaminan kesehatan nasional tersebut. Menurutnya, sinergi anggaran sangat penting mengingat saat ini pemerintah tengah melakukan efisiensi.
“Harapan saya, jangan salah kaprah bupati/wali kota, BPJS (kesehatan) itu harus di jalankan. jangan sampai kebutuhan ini, di serahkan ke pemerintah provinsi Kalimantan Tengah, dari mana dananya?Apalagi di tengah efisiensi anggaran kayak begini,” tegasnya.
Agustiar juga menyoroti sejumlah kabupaten/kota yang dinilai belum optimal dalam mengalokasikan anggaran BPJS Kesehatan bagi masyarakatnya. Ia meminta komitmen tersebut segera direalisasikan pada agenda perubahan anggaran mendatang.
“Harapan kami kabupaten dan kota yang belum ini (BPJS kesehatan untuk masyarakat) di (anggaran) perubahan nanti mohon di jalankan,” tambahnya.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi Kalteng tetap menyiapkan langkah antisipasi agar layanan kesehatan masyarakat tidak terganggu. Baginya, urusan kesehatan adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar.
“Tapi kami sendiri sudah mengantisipasi untuk itu. Ini mohon kesadaran nya. Kesadaran untuk itu, karena kesehatan bagi kami harga mati buat kami, maka kami cukup KTP Kalteng,” pungkasnya.
(Syauqi)
