PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran, meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota hingga tingkat desa untuk aktif terlibat dalam proses verifikasi dan validasi data penerima Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS), guna memastikan bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Penegasan tersebut disampaikannya saat Rapat Sosialisasi Kartu Huma Betang Sejahtera di Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Rabu, 25 Februari 2026, yang dihadiri bupati, wali kota, camat, lurah, hingga kepala desa se-Kalimantan Tengah.
Gubernur menekankan bahwa akurasi data menjadi kunci utama keberhasilan program KHBS, mengingat kartu tersebut menjadi instrumen integrasi berbagai bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.
“Pemerintah kabupaten dan kota kami minta membantu mitra dan relawan Huma Betang dalam proses verifikasi dan validasi Keluarga Penerima Manfaat, agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah hingga tingkat desa sangat penting karena mereka lebih memahami kondisi riil masyarakat di lapangan, termasuk warga yang benar-benar membutuhkan bantuan maupun yang sudah tidak lagi memenuhi kriteria penerima.
Agustiar menjelaskan, KHBS dirancang untuk mengintegrasikan berbagai bentuk bantuan, seperti bantuan pangan, bantuan tunai, pendidikan, kesehatan, dan program pemberdayaan ekonomi, dalam satu sistem yang terintegrasi.
Seluruh transaksi bantuan melalui KHBS akan tercatat secara digital, sehingga memudahkan pengawasan dan mencegah terjadinya penerima ganda. Penerapan prinsip satu keluarga satu kartu juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan.
Selain itu, ia menegaskan bahwa penyaluran bantuan harus mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sehingga program perlindungan sosial dapat berjalan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
Gubernur juga meminta pemerintah daerah memfasilitasi proses distribusi bantuan kepada masyarakat, khususnya di wilayah terpencil dan pedalaman yang memiliki keterbatasan akses.
Ia mengakui bahwa implementasi program KHBS membutuhkan dukungan dan sinergi dari seluruh pihak, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, hingga aparatur di tingkat desa.
“Tanpa dukungan seluruh elemen, program ini tidak akan berjalan optimal. Kita harus memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan mendapatkan haknya,” tegasnya.
(Sya'ban)
