PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) membuka akses bantuan pendidikan bagi masyarakat melalui program Kartu Huma Betang Sejahtera. Program ini mencakup bantuan pendidikan mulai dari sekolah gratis hingga kuliah gratis bagi masyarakat kurang mampu.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng Muhammad Reza Prabowo mengatakan program kuliah gratis melalui skema Satu Rumah Satu Sarjana serta bantuan sekolah gratis terintegrasi dalam satu kartu tersebut.
“Sudah pasti penerima program itu keluarganya dapat satu Kartu Huma Betang, karena satu kartu itu untuk satu keluarga, keluarganya bisa dapat manfaat program itu secara menyeluruh,” ujarnya saat ditemui di kompleks Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur di Palangka Raya, Rabu, 11 Maret 2026.
Ia menjelaskan, satu kartu diberikan kepada satu keluarga penerima manfaat. Melalui skema tersebut, orang tua dapat memperoleh bantuan sosial, sementara anak-anak mereka berkesempatan mendapatkan bantuan pendidikan.
“Misalnya dalam satu keluarga ada ayah dan ibu serta beberapa anak, orang tua bisa mendapatkan bantuan sosial. Anak pertama bisa mendapatkan kuliah gratis dan anak lainnya memperoleh bantuan sekolah gratis,” jelasnya.
Program Satu Rumah Satu Sarjana dirancang untuk memberikan kesempatan pendidikan tinggi bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, khususnya yang tinggal di wilayah terpencil di Kalimantan Tengah.
Menurut Reza, sejak diluncurkan, program tersebut mendapat dukungan luas dari perguruan tinggi di daerah.
Dari total 37 perguruan tinggi yang ada di Kalimantan Tengah, sebanyak 34 kampus telah menandatangani kerja sama dengan pemerintah provinsi untuk mendukung program kuliah gratis bagi mahasiswa penerima manfaat.
Beberapa kampus yang telah bergabung di antaranya adalah Universitas Palangka Raya, Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Universitas Kristen Palangka Raya, Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya, Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, hingga Poltekkes Kemenkes Palangka Raya.
Selain itu, sejumlah perguruan tinggi kesehatan dan ekonomi di berbagai kabupaten seperti Pangkalan Bun, Sampit, Kuala Kapuas, Muara Teweh, Buntok, Lamandau, Seruyan, Sukamara, dan Murung Raya juga turut bergabung dalam program tersebut.
Reza berharap program ini mampu membuka peluang bagi pelajar di daerah terpencil agar dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tanpa terkendala biaya.
“Harapan kita, program ini benar-benar menyentuh anak-anak di wilayah terpencil. Jangan sampai ada lagi lulusan SMA yang pintar tetapi berhenti sekolah hanya karena faktor biaya,” katanya.
Sementara itu, untuk program sekolah gratis, Dinas Pendidikan Kalteng telah mendata sekitar 37.000 peserta didik dari keluarga kurang mampu sebagai penerima manfaat.
Dari jumlah tersebut, sekitar 17.000 siswa telah terverifikasi dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) milik Kementerian Sosial RI.
Meski demikian, pemerintah provinsi memastikan seluruh siswa yang telah terdata tetap memperoleh bantuan pendidikan sesuai arahan gubernur.
Sebagai bagian dari evaluasi program, pemerintah provinsi juga akan menerapkan skema baru dengan membuka rekening khusus bagi siswa penerima bantuan melalui Bank Kalteng.
“Pada tahun 2026, kita alokasikan anggaran sekitar Rp53 miliar untuk program sekolah gratis. Jika dibagi kepada sekitar 37.000 siswa, masing-masing anak akan menerima bantuan sekitar Rp1,3 juta sampai Rp1,5 juta,” pungkasnya.
(Sya'ban)
