PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyediakan sebanyak 2.000 paket sembako bagi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melalui kegiatan Gerakan Pangan Murah.
Dalam program tersebut, masyarakat dapat menebus paket sembako hanya dengan harga Rp10 ribu per paket, jauh di bawah harga pasar.
Kegiatan Gerakan Pangan Murah digelar di kawasan PPM, Sampit, Senin, 15 Maret 2026, sebagai bagian dari upaya pemerintah membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idulfitri.
Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengatakan program tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga sekaligus meringankan beban masyarakat.
“Kegiatan ini kita gelar sebagai wujud kepedulian dan kehadiran pemerintah untuk meringankan beban masyarakat,” ujarnya.
Setiap paket sembako yang disediakan terdiri dari beras 5 kilogram, minyak goreng 2 liter, dan gula pasir 1 kilogram dengan nilai sekitar Rp147.500.
Namun, paket tersebut mendapat subsidi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp137.500 sehingga masyarakat cukup membayar Rp10 ribu untuk mendapatkannya.
Selain paket sembako, Gerakan Pangan Murah juga menyediakan berbagai komoditas lainnya seperti beras premium, bawang merah, bawang putih, gula pasir, minyak goreng, telur ayam, cabai, serta ikan segar.
Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyaluran bantuan pangan dari Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat setempat.
Sebanyak 37.754 paket bantuan pangan disalurkan kepada penerima manfaat di Kotim, dengan masing-masing paket berisi beras 20 kilogram dan minyak goreng 4 liter.
Tak hanya itu, pemerintah juga menyalurkan Bantuan Langsung Tunai melalui program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) serta menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.
Menurut Agustiar, rangkaian program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk terus menghadirkan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Ia menambahkan, meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Tengah tahun 2026 mengalami penurunan akibat kebijakan efisiensi, pemerintah tetap memprioritaskan program yang menyentuh masyarakat.
“Melalui berbagai program ini, pemerintah ingin memastikan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau,” pungkasnya.
(Sya'ban)
