PALANGKA RAYA – Sebanyak 1.322 usulan aspirasi masyarakat dan 1.395 pokok pikiran DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2027.
Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S Ampung, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa, 17 Maret 2026.
Dalam laporannya, Leonard menjelaskan bahwa ribuan usulan tersebut saat ini masih dalam tahap verifikasi dan akan diseleksi untuk disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah.
“Sebanyak 1.322 aspirasi masyarakat dan 1.395 pokok pikiran DPRD menjadi bagian penting dalam proses penyusunan RKPD 2027, yang saat ini masih dalam tahap verifikasi,” ujarnya.
Ia menegaskan, seluruh usulan yang masuk tidak serta-merta dapat diakomodasi, mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah.
Oleh karena itu, diperlukan penentuan skala prioritas agar program yang dipilih benar-benar berdampak langsung terhadap masyarakat dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional maupun visi daerah.
Menurutnya, proses penyusunan RKPD tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
“Setiap usulan akan dikaji secara cermat agar program yang dihasilkan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Musrenbang RKPD sendiri menjadi forum strategis untuk melakukan penajaman, penyelarasan, serta penyepakatan terhadap rancangan akhir dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Melalui forum tersebut, pemerintah berupaya mengintegrasikan berbagai kepentingan, baik dari masyarakat, legislatif, maupun perangkat daerah, agar pembangunan berjalan lebih terarah dan efektif.
Leonard menambahkan, sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan DPRD menjadi faktor penting dalam memastikan usulan-usulan tersebut dapat diakomodasi secara optimal.
“Kolaborasi dan sinergi semua pihak sangat diperlukan agar perencanaan pembangunan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tutupnya.
(Sya'ban)
6 Juli 2026
12:45
