SAMPIT – Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Dadang H Syamsu menegaskan agar Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) segera menyampaikan hasil resmi koordinasi dengan Biro Hukum dan Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Kalteng terkait pencairan dana hibah KONI untuk keikutsertaan Porprov Kalteng 2026 di Pangkalan Bun pada Oktober mendatang, Jumat 27 Maret 2026.
Menurut Dadang, hingga saat ini belum ada kejelasan terkait hasil koordinasi pencairan anggaran tersebut, sehingga berdampak pada kepastian keikutsertaan Kotim dalam ajang olahraga tingkat provinsi itu.
“Sesuai hasil RDP Februari lalu, kami sudah meminta Dispora berkoordinasi secara resmi ke biro hukum provinsi terkait pengelolaan APBD dan BPKP untuk penggunaan anggaran hibah KONI. Namun sampai sekarang kami belum menerima hasil resmi dari koordinasi tersebut,” tegasnya, Jumat 27 Maret 2026.
Ia menambahkan, jika memang belum ada hasil, Dispora diminta terbuka menyampaikan kondisi sebenarnya agar tidak membuat KONI maupun cabang olahraga berada dalam ketidakpastian.
“Kalau memang belum ada hasil, sampaikan saja. Jangan sampai kawan-kawan KONI dan cabor digantung. Jangan malu kalau memang berat untuk ikut Porprov. Sekarang ini kan masih menggantung, semua belum tahu,” ujarnya.
Dadang juga menekankan bahwa DPRD memahami sikap hati-hati Dispora dalam penggunaan anggaran hibah. Namun, kejelasan tetap harus disampaikan agar tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.
“Kami sepakat Dispora harus hati-hati. Makanya dalam RDP kami dorong ada koordinasi dengan biro hukum agar pencairan dana jelas. Tapi sampai sekarang belum ada arahan resmi apakah ikut Porprov atau tidak,” katanya.
Ia mengungkapkan kondisi di internal KONI saat ini juga tidak menentu. Seleksi atlet sempat diarahkan, namun tidak berjalan optimal karena belum adanya kepastian anggaran.
“Dulu ada arahan seleksi atlet, tapi kawan-kawan cabor bingung karena anggarannya tidak ada. Mayoritas cabor sekarang galau, ikut atau tidak. Bahkan kepengurusan KONI juga sudah demisioner sejak Desember dan belum ada penggantinya,” ungkapnya.
Menurutnya yang juga sudah demisioner sebagai Ketua Cabor Panahan, saat ini bola panas berada di Dispora sebagai leading sektor. Ia meminta Dispora memiliki kepastian sikap terkait kemampuan pencairan anggaran hibah tersebut.
“KONI menunggu Pemkab, dalam hal ini Dispora. Jadi bola panasnya di Dispora. Harus ada kejelasan apakah dana Rp3 miliar itu bisa dicairkan atau tidak. Jangan ragu menyampaikan hasilnya,” tegas Dadang.
Ia juga mengingatkan bahwa keraguan dalam pencairan dana awalnya karena anggaran hibah KONI hanya sebesar Rp750 juta, kemudian DPRD mendorong penambahan hingga Rp3 miliar dalam rapat kompilasi saat kepemimpinan Dispora sebelumnya dan sekarang Dispora berganti.
“Awalnya Rp750 juta, lalu kami minta ditambah karena tidak cukup untuk Porprov. Dalam rapat kompilasi disepakati menjadi Rp3 miliar. Tapi sekarang muncul keraguan soal mekanisme dan perubahannya, apakah sudah sesuai atau belum,” pungkasnya.
Sebelumnya, dalam RDP Komisi III DPRD Kotim pada 19 Februari 2026 ditegaskan bahwa pencairan dana hibah KONI harus melalui konsultasi ke Biro Hukum Provinsi Kalteng dan BPKP guna memastikan tidak menyalahi aturan. Hingga kini, hasil koordinasi tersebut masih dinantikan sebagai dasar pengambilan keputusan keikutsertaan Kotim pada Porprov 2026. (Nardi)
