Infrastruktur hingga Jadi Prioritas Pemkab

BITRO/BERITASAMPIT - Wakil Bupati Firdaus menyerahkan dokumen kepada Ketua DPRD Marwan Susanto didampingi Waki Ketua DPRD I dan II Nanang Suriansyah, Wiwin Susanto.

KASONGAN – Wakil Bupati , Firdaus, menyampaikan pidato pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 , yang di gelar di ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten , Senin 30 Maret 2026.

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan oleh Firdaus, ditegaskan bahwa penyusunan LKPJ Tahun Anggaran 2025 merupakan amanat peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kepada DPRD.

Sepanjang tahun 2025, Pemerintah Kabupaten mencatat sejumlah capaian kinerja, baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah. Pendapatan daerah ditargetkan lebih dari Rp1,3 triliun dengan realisasi mencapai sekitar 94,46 persen.

Sementara itu, belanja daerah ditetapkan lebih dari Rp1,4 triliun dengan realisasi sekitar 94,39 persen. Angka tersebut menunjukkan tingkat serapan anggaran yang cukup optimal dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan.

Pemerintah daerah, lanjutnya, terus berupaya meningkatkan pelayanan publik melalui berbagai program prioritas, khususnya di sektor pendidikan, , infrastruktur, serta pelayanan sosial.

“Beberapa langkah strategis yang dilakukan antara lain pemerataan tenaga hingga ke wilayah terpencil, peningkatan konektivitas antarwilayah melalui pembangunan jalan, serta pembenahan manajemen Perusahaan Daerah Air Minum,” ujarnya.

Selain itu, penguatan pengawasan internal juga terus dilakukan melalui audit, monitoring, dan evaluasi guna memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Firdaus juga menyampaikan bahwa kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten selama tahun 2025 tetap terjaga dengan baik berkat sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, serta seluruh elemen masyarakat.

Ia berharap DPRD Kabupaten dapat memberikan rekomendasi terhadap LKPJ tersebut sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kinerja penyelenggaraan dan pembangunan ke depan.

“Hal ini penting dalam mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah, guna mewujudkan tata kelola yang lebih baik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten ,” pungkasnya.

(Bitro)

baca juga ...  Pemkab Katingan Dorong Industri Olahan Ikan Lewat Kajian Klaster
Bagikan:
Berita Populer
error: Content is protected !!