PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo, mengungkapkan realisasi pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun Anggaran 2025 mencapai sekitar Rp7,2 triliun dari target lebih dari Rp7,9 triliun.
Hal tersebut disampaikannya saat penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Tengah di Kantor BPK Perwakilan Kalteng, Palangka Raya, Kamis, 2 April 2026.
Dalam paparannya, Edy menjelaskan bahwa capaian tersebut menunjukkan kinerja pengelolaan pendapatan daerah yang tetap terjaga, meski dihadapkan pada dinamika dan tantangan ekonomi sepanjang tahun 2025.
“Realisasi pendapatan daerah mencapai sekitar Rp7,2 triliun dari target lebih dari Rp7,9 triliun. Ini menunjukkan upaya optimalisasi pendapatan terus dilakukan oleh pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menyebutkan, pendapatan daerah bersumber dari berbagai komponen, meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dari pemerintah pusat, serta lain-lain pendapatan yang sah. Menurutnya, optimalisasi seluruh sumber pendapatan tersebut terus didorong guna memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Selain itu, Edy juga memaparkan realisasi belanja daerah yang mencapai sekitar Rp7,3 triliun dari total anggaran lebih dari Rp8,3 triliun. Sementara itu, pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp365 miliar dengan realisasi yang relatif sesuai target.
“Seluruh komponen laporan keuangan, baik pendapatan, belanja, maupun pembiayaan, telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa penyampaian LKPD merupakan kewajiban konstitusional pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sekaligus menjadi bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik.
Lebih lanjut, Edy menekankan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran agar selisih antara target dan realisasi dapat semakin ditekan pada tahun-tahun mendatang.
“Kami terus mendorong agar perencanaan semakin akurat dan pelaksanaan anggaran semakin optimal, sehingga berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Tengah atas pembinaan serta hasil pemeriksaan pendahuluan yang telah diberikan kepada pemerintah daerah.
Menurutnya, masukan dari BPK menjadi bagian penting dalam upaya penyempurnaan laporan keuangan dan peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah.
“Kami berharap laporan keuangan yang disampaikan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan, sehingga dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujarnya.
Sementara itu, pihak Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan akan segera melakukan pemeriksaan atas LKPD yang telah diterima, sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.
(Sya'ban)
