PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menghadapi tantangan fiskal yang cukup berat menyusul penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2026.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, mengungkapkan total APBD Kalteng saat ini tercatat sebesar Rp5,4 triliun, turun signifikan dibandingkan sebelumnya yang mencapai Rp10,2 triliun.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan Halal Bi Halal dan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang digelar Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalteng, di Hotel Luwansa, Palangka Raya, Sabtu, 4 April 2026.
“Dari total Rp5,4 triliun, sebesar Rp3,6 triliun digunakan untuk belanja rutin seperti pembayaran pegawai dan operasional,” ujarnya.
Ia menjelaskan, besarnya porsi belanja rutin tersebut membuat ruang fiskal pemerintah daerah untuk pembangunan menjadi terbatas.
“Sisa anggaran sekitar Rp1,6 triliun inilah yang digunakan untuk pembangunan,” jelasnya.
Menurut Edy, kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah dalam mendorong percepatan pembangunan, terutama untuk program-program yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Ia menilai, penurunan APBD yang cukup tajam turut memengaruhi fleksibilitas pemerintah dalam mengalokasikan anggaran ke berbagai sektor prioritas.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak menyurutkan komitmen pemerintah daerah untuk tetap menjalankan program pembangunan.
“Kondisi ini justru menjadi pemicu bagi kami untuk lebih memprioritaskan program-program strategis,” tegasnya.
Edy menyebut, pemerintah akan lebih selektif dalam menentukan prioritas, dengan fokus pada program yang memiliki dampak luas dan langsung dirasakan masyarakat.
Salah satu program prioritas yang tetap dijalankan adalah Kartu Huma Betang Sejahtera sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, kami tetap berkomitmen melaksanakan program prioritas, salah satunya melalui Kartu Huma Betang Sejahtera,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga berupaya mengoptimalkan penggunaan anggaran agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran, terutama pada sektor pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur dasar.
Ia menambahkan, langkah efisiensi menjadi strategi penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah kondisi fiskal yang terbatas.
(Sya'ban)
24 Mei 2026
13:08
