PALANGKA RAYA – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menjadi langkah strategis untuk memotret secara menyeluruh struktur dan perkembangan ekonomi di daerah.
Hal tersebut disampaikan Kepala BPS Provinsi Kalteng, Agnes Widiastuti, saat Apel Siaga Persiapan Sensus Ekonomi 2026 di halaman Kantor BPS Provinsi Kalteng, Kamis, 9 April 2026.
Menurut Agnes, di tengah transformasi ekonomi global yang berlangsung cepat, ketersediaan data yang akurat dan mutakhir menjadi kebutuhan penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan.
“Transformasi ekonomi global yang ditandai dengan digitalisasi dan perubahan pola konsumsi menuntut ketersediaan data ekonomi yang akurat dan mutakhir,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Kalimantan Tengah memiliki potensi besar dari berbagai sektor, mulai dari sumber daya alam, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga sektor jasa. Namun, potensi tersebut perlu didukung dengan data yang valid agar dapat dikelola secara optimal.
“Sensus Ekonomi 2026 menjadi langkah penting untuk memotret struktur dan perkembangan ekonomi secara menyeluruh. Keberhasilannya sangat bergantung pada kolaborasi semua pihak agar menghasilkan data yang berkualitas,” tegasnya.
Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi 2016, jumlah usaha di Kalimantan Tengah tercatat sebanyak 237.092 unit, dengan dominasi UMKM mencapai 98,42 persen. Sektor yang mendominasi antara lain perdagangan, akomodasi dan makan minum, serta industri pengolahan.
Untuk pelaksanaan tahun 2026, pendataan akan dilakukan melalui dua metode, yakni daring (Computer Assisted Web Interviewing/CAWI) dan wawancara langsung (door to door). Khusus untuk usaha berskala besar, pendataan dilakukan melalui pengisian mandiri secara online menggunakan email perusahaan.
Adapun data yang dikumpulkan meliputi identitas usaha, jumlah tenaga kerja, pemanfaatan teknologi, hingga kondisi keuangan dan sosial usaha.
Agnes mengungkapkan, BPS telah melakukan berbagai persiapan, termasuk pelatihan berjenjang dari instruktur nasional hingga daerah untuk memastikan kualitas petugas di lapangan.
Dalam waktu dekat, BPS juga akan membuka rekrutmen petugas sensus yang akan diterjunkan ke seluruh wilayah Kalimantan Tengah, dengan jumlah diperkirakan mencapai sekitar dua ribu orang.
Ia mengakui, pelaksanaan sensus tidak lepas dari berbagai tantangan, terutama terkait banyaknya variabel yang harus dikumpulkan sehingga membutuhkan waktu wawancara yang cukup lama.
Selain itu, potensi penolakan dari masyarakat juga menjadi perhatian, sehingga diperlukan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh pihak.
“Petugas dapat dikenali melalui rompi dan name tag. Kami mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk menerima petugas serta memberikan jawaban secara jujur, karena data yang dikumpulkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kebijakan pemerintah,” jelasnya.
Ia menambahkan, tanpa data yang lengkap dan akurat, pemerintah tidak akan memiliki gambaran utuh kondisi ekonomi yang menjadi dasar dalam penyusunan program pembangunan.
“Kami berharap tidak ada penolakan terhadap petugas, karena tanpa data yang lengkap kita tidak akan memiliki gambaran utuh mengenai kondisi ekonomi, yang sangat penting untuk perencanaan pembangunan,” pungkasnya.
(Sya'ban)
