Alimudin Kolatlena: Digitalisasi adalah Kunci Akselerasi Ekonomi Syariah di Provinsi Maluku

JAKARTA– Anggota DPR RI asal daerah pemilihan Maluku, Alimudin Kolatlena, menyambut positif komitmen Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dalam mendorong digitalisasi sebagai motor penggerak ekonomi syariah di wilayah tersebut.

Menurut Alimudin, langkah Gubernur tersebut sangat relevan dengan dinamika ekonomi global saat ini, di mana efisiensi dan aksesibilitas menjadi kunci utama pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah.

Sejalan dengan Kebutuhan Masyarakat

Alimudin menekankan bahwa transisi dari transaksi tunai ke digital bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan mendesak untuk memperluas inklusi keuangan di Maluku.

“Apa yang disampaikan Gubernur Hendrik Lewerissa adalah sebuah visi yang tepat sasaran. Di wilayah kepulauan seperti Maluku, digitalisasi memangkas jarak dan waktu. Masyarakat tidak lagi terhambat oleh akses fisik ke perbankan untuk menjalankan prinsip ekonomi syariah,” ujar Alimudin.

Optimalisasi Potensi Pasar Muslim

Terkait pernyataan Gubernur mengenai besarnya potensi pasar syariah di Maluku, Alimudin sepakat bahwa demografi masyarakat Muslim yang signifikan merupakan aset ekonomi yang belum tergarap maksimal.

Kolatlena menegaskan bahwa integrasi teknologi melalui penggabungan nilai syariah dengan platform digital akan menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih transparan dan akuntabel di Maluku.

Hal ini, lanjut Kolatlenq, secara langsung mendukung pemberdayaan UMKM dengan memudahkan pelaku usaha lokal menembus pasar yang lebih luas melalui sertifikasi serta sistem pembayaran halal yang terpercaya.

Selain itu, Kolatlena menilai digitalisasi mendorong efisiensi transaksi dengan mengurangi ketergantungan pada uang tunai, sebuah langkah yang sejalan dengan program Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Harapan dan Tindak Lanjut

Politisi muda ini berharap agar narasi yang dibangun Pemerintah Provinsi Maluku segera diikuti dengan penguatan infrastruktur digital di seluruh pelosok Maluku, agar manfaat ekonomi syariah ini tidak hanya dirasakan di pusat kota saja.

“Kami di DPR RI akan terus mengawal agar regulasi dan dukungan infrastruktur dari pusat bisa bersinergi dengan visi daerah. Kita ingin ekonomi syariah di Maluku tumbuh inklusif, modern, dan membawa kesejahteraan nyata bagi seluruh lapisan masyarakat,” pungkas Alimudin Kolatlena.

(adista)