PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggandeng Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) di tingkat desa untuk memperkuat pengawasan perairan, khususnya dalam mencegah praktik ilegal fishing.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kalteng, Sri Widanarni, mengatakan keberadaan Pokmaswas menjadi bagian penting dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.
“Di masyarakat ada yang namanya Pokmaswas, sudah dibentuk dan dikukuhkan oleh Pemprov, dan mereka memiliki tugas untuk ikut serta mengawasi lingkungan, potensi kelautan dan potensi perikanan kita,” ujarnya saat ditemui di kompleks Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Jumat, 17 April 2026.
Menurutnya, Pokmaswas berperan aktif dalam mendeteksi dan melaporkan berbagai pelanggaran di perairan, seperti praktik ilegal fishing menggunakan bom maupun racun (tuba).
“Kalau ada pelanggaran seperti ilegal fishing, mereka bisa melaporkan kepada pihak berwajib untuk segera ditindak,” katanya.
Sri menambahkan, keterlibatan masyarakat menjadi solusi atas keterbatasan sumber daya pengawasan yang dimiliki pemerintah.
“Kita melakukan pengawasan, tapi memang sumber daya kita terbatas, jadi kita bekerja sama dengan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, pendekatan berbasis kearifan lokal juga dinilai efektif dalam menjaga kelestarian perairan. Di sejumlah daerah seperti Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, masyarakat menerapkan hukum adat bagi pelaku ilegal fishing.
“Di daerah seperti Kuala Pembuang, ada kearifan lokal menggunakan hukum adat, di mana pelaku dikenakan denda. Itu juga bagus,” ucapnya.
Ke depan, Dislutkan Kalteng juga akan memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, termasuk Dewan Adat Dayak (DAD), untuk menjaga kelestarian perikanan berbasis nilai budaya lokal.
“Nanti ke depan kita bersama pihak seperti DAD untuk menjaga kelestarian perikanan sesuai nilai Belom Bahadat,” ujarnya.
Terkait kondisi di lapangan, Sri mengakui praktik ilegal fishing di Kalteng masih ditemukan, meski tidak tergolong masif. Namun, aktivitas tersebut tetap menjadi perhatian karena berpotensi merusak ekosistem perairan.
“Marak sih tidak, tetapi memang ada. Ini berbahaya kalau terus dilakukan karena sumber daya perikanan bisa stagnan bahkan punah sebagian,” jelasnya.
Ia menyebut praktik tersebut umumnya terjadi di wilayah perairan seperti danau dan sungai yang dimanfaatkan masyarakat.
Sebagai upaya pencegahan, pihaknya terus melakukan edukasi serta memperkuat kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota dan Pokmaswas. Pemprov Kalteng juga berencana memberikan apresiasi kepada kelompok masyarakat yang aktif dalam pengawasan.
“Nanti saat HUT Kalteng, kita akan berikan apresiasi kepada Pokmaswas yang teraktif dan terbaik dalam pengawasan,” tutupnya.
(Sya'ban)
