PALANGKA RAYA – Keberhasilan pengembangan Pelabuhan Batanjung di Kabupaten Kapuas dinilai sangat bergantung pada keahlian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) dalam meyakinkan pemerintah pusat. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dinilai tidak akan mampu membiayai proyek besar tersebut sendirian.
Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Muhajirin, menekankan pentingnya komunikasi simultan antara pembangunan pelabuhan dan akses jalan penunjang. Ia meminta pemprov tidak terjebak dalam kondisi saling menunggu antarkementerian terkait.
“Karena apa, ini kan dilematisnya pelabuhan harus siap, jalannya pun harus siap untuk akses mengangkut barang. Jadi tidak saling menunggu, jadi simultan,” ujar Muhajirin, Selasa, 2 Juni 2026.
Menurut Muhajirin, infrastruktur Pelabuhan Batanjung sebenarnya sudah lama dibangun, namun kondisinya belum sempurna. Saat ini, pelabuhan tersebut baru bisa melayani kapal berukuran kecil untuk angkutan barang dan penumpang, belum mampu menampung kapal logistik skala besar untuk sektor pertambangan.
Guna menuntaskan proyek ini, Muhajirin menyebut pemprov harus bergerak cepat untuk mengamankan kucuran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
“Kalau itu tergantung lobi-lobi dan kecepatan pemerintah daerah untuk meyakinkan pemerintah pusat. Saya terus terang aja dana kita kan banyak di pusat nih, nah meyakinkan pemerintah pusat itu perlu ahli, orang yang mengatur strategi seperti apa,” tegasnya.
Ia optimis pemerintah pusat akan memberikan dukungan penuh jika pemprov mampu memaparkan potensi keuntungan timbal balik yang jelas. Strategi yang matang akan menjadi kunci agar Pelabuhan Batanjung bisa segera beroperasi secara maksimal.
“Saya sangat mendukung sekali, karena saya tau persis di Pelabuhan Batanjung beberapa kali saya kesana, tinggal akses jalan aja,” pungkasnya.
(Syauqi)
27 Juni 2026
09:05
