PULANG PISAU – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Pulang Pisau terus memperluas edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membangun keluarga berkualitas sebagai fondasi menciptakan sumber daya manusia yang sehat, aman, dan berdaya saing. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sejak lingkup keluarga.
Kepala DP3AP2KB Kabupaten Pulang Pisau, dr. Pande Putu Gina, mengatakan keluarga merupakan lingkungan pertama yang membentuk karakter, kesehatan, hingga masa depan anak. Karena itu, pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga harus dimulai dari penguatan ketahanan keluarga melalui berbagai program yang menyentuh langsung masyarakat.
Menurutnya, DP3AP2KB menjalankan beragam program yang saling berkaitan, mulai dari pengendalian penduduk, pelayanan keluarga berencana, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemberdayaan perempuan, hingga percepatan penurunan stunting melalui kolaborasi lintas sektor. Seluruh program tersebut dirancang agar masyarakat memperoleh pelayanan yang menyeluruh dan berkelanjutan.
“Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi kualitas keluarga. Ketika keluarga sehat, anak terlindungi, perempuan memperoleh kesempatan yang sama, serta perencanaan keluarga berjalan baik, maka akan lahir generasi yang mampu membawa daerah menjadi lebih maju,” ujar dr. Pande, Selasa 14 Juli 2026.
Ia menjelaskan, tantangan yang dihadapi saat ini tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga perubahan sosial yang menuntut orang tua semakin aktif mendampingi tumbuh kembang anak. Edukasi mengenai pola asuh positif, pencegahan perkawinan usia anak, perlindungan anak dari kekerasan, hingga pentingnya komunikasi dalam keluarga menjadi materi yang terus disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan.
Selain itu, DP3AP2KB juga terus memperkuat sinergi dengan perangkat daerah, pemerintah desa, tenaga kesehatan, penyuluh keluarga berencana, kader, serta berbagai elemen masyarakat agar pelaksanaan program semakin efektif. Kolaborasi tersebut dinilai penting karena persoalan kependudukan, perlindungan anak, dan pemberdayaan perempuan tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja. (denny)
