PALANGKA RAYA – Aksi swadaya warga dan sopir angkutan yang menambal jalan rusak di ruas Jalan Trans Kalimantan, Desa Hajak, Kabupaten Barito Utara, mendapat perhatian dari DPRD Kalimantan Tengah. Legislator menilai aksi tersebut menjadi sinyal bahwa kerusakan jalan nasional sudah mendesak untuk segera ditangani.
Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Purdiono mengatakan, kondisi sejumlah ruas jalan nasional di Kalimantan Tengah masih memerlukan perhatian serius, terutama di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito.
“Keprihatinan ini bukan hanya di Barito Utara. Masih banyak jalan nasional yang kondisinya belum maksimal untuk dilalui masyarakat,” ucapnya, Selasa 2 Juni 2026.
Pernyataan itu disampaikan menyusul viralnya video warga bersama sopir angkutan yang bergotong royong menimbun lubang di Kilometer 20 Muara Teweh. Aksi yang dikenal dengan sebutan “Rakyat Bantu Rakyat” tersebut dilakukan karena kondisi jalan dinilai membahayakan pengguna jalan.
“Persoalan jalan nasional saat ini tidak hanya terkait kerusakan fisik jalan, tetapi juga kapasitas yang dinilai sudah tidak lagi mampu mengimbangi pertumbuhan jumlah kendaraan yang melintas setiap hari,” tambahnya.
Jalan nasional sekarang bukan hanya perlu ditingkatkan kualitasnya, tetapi kapasitasnya juga harus diperbesar karena volume kendaraan terus meningkat.
“Selain itu juga, meminta pemerintah pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Tengah untuk memberikan perhatian lebih terhadap kondisi jalan yang menjadi urat nadi transportasi masyarakat dan distribusi barang di wilayah tersebut,” lanjutnya.
Aktivitas kendaraan operasional perusahaan perkebunan dan pertambangan yang menggunakan jalan nasional. Perlu ada regulasi yang tegas agar perusahaan turut bertanggung jawab terhadap kerusakan jalan yang terjadi.
“Kalau memang banyak dilalui kendaraan perusahaan tambang maupun sawit, harus ada aturan yang jelas. Jangan sampai menggunakan jalan, tapi tidak ikut bertanggung jawab saat rusak,” tuturnya.
Masyarakat menjadi pihak yang paling terdampak apabila kerusakan jalan terus berlanjut tanpa penanganan yang memadai.
“Karena itu, DPRD Kalteng akan terus mendorong pemerintah pusat agar pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di daerah mendapat perhatian yang lebih serius,” ungkapnya. (yud)
