JAKARTA— Di tengah roda transformasi pemerintahan yang bergerak cepat, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) garapan Presiden Prabowo Subianto terus memantik perhatian publik.
Menyikapi dinamika terbaru di Badan Gizi Nasional (BGN), Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku, Alimudin Kolatlena menegaskan bahwa MBG bukan sekadar urusan logistik dapur umum atau pemenuhan kalori harian anak sekolah.
“MBG ini merupakan taruhan besar bagi cetak biru manusia Indonesia masa depan. Namun, jalan menuju kedaulatan gizi tersebut diuji oleh tantangan klasik yang sistemik, akuntabilitas kelembagaan dan pemerataan distribusi yang berkeadilan,” ujar Kolatlena, Minggu 7 Juni 2026.
Kolatlena pun menyuarakan sebuah kredo politik yang tegas dan tanpa kompromi, “Korupsi No, MBG Yes!”.
Poin krusial ini menjadi landasan pacu bagi pembenahan program dari hulu hingga hilir, sekaligus alarm pengingat bahwa wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), khususnya kawasan kepulauan seperti Maluku harus berdiri di barisan paling depan dalam skala prioritas nasional.
Membenteng Anggaran dari Pemburu Rente
Slogan “Korupsi No” yang digaungkan Alimudin bukan sekadar pemanis retorika politik. Sebagai legislator yang mengawal program strategis ini, ia memahami betul bahwa anggaran jumbo yang dialokasikan untuk sektor pemenuhan gizi sangat rentan menjadi sasaran empuk para pemburu rente (rent-seekers).
Dalam berbagai kesempatan di parlemen, Alimudin secara konsisten mengingatkan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai eksekutor utama agar membangun sistem pengawasan yang berlapis dan transparan. Kebocoran satu rupiah pun dalam program ini berarti hilangnya hak pemenuhan gizi bagi anak-anak di pelosok negeri.
“Jangan sampai program mulia untuk menyelamatkan masa depan generasi bangsa ini justru direduksi menjadi ladang korupsi baru oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. BGN harus akuntabel, digitalisasi tata kelola harus diterapkan, dan setiap rantai pasok wajib diaudit secara berkala,” tegas Alimudin.
Maluku dan Tantangan Geografis Wilayah Kepulauan
Melangkah ke aspek kedua, “MBG Yes” adalah wujud komitmen Alimudin Kolatlena untuk memastikan program ini benar-benar mendarat dengan selamat di piring-piring anak sekolah di Maluku.
“Bagi wilayah kepulauan, tantangan terbesar MBG bukan dari ketersediaan anggaran, melainkan rumitnya interkoneksi logistik,” imbuh Kolatlena.
Parameter Tantangan, Kondisi Lapangan di Maluku
Mantan Anggota DPRD Provinsi Maluku ini mengaku implementasi program di wilayah kepulauan seperti Maluku dihadapkan pada realitas geografis yang ekstrem, di mana karakteristik wilayahnya terdiri dari ratusan pulau kecil yang terpisah oleh lautan dengan ancaman gelombang tinggi musiman.
Kondisi tersebut, kata Kolatlena tentu akan memperparah masalah aksesibilitas, karena tingginya ketergantungan pada transportasi laut, sementara jadwal pelayaran kapal sangat rentan terganggu oleh faktor cuaca buruk.
“Akibatnya, rantai pasok (supply chain) menghadapi risiko tinggi berupa pembusukan bahan pangan segar seperti susu, telur, dan sayur-mayur akibat waktu tempuh distribusi yang memakan waktu lama,” ujar Alimudin.
Melihat rumitnya matriks tantangan tersebut, Alimudin Kolatlena mendorong pemerintah pusat untuk tidak menyamakan formula eksekusi program antara Pulau Jawa dengan wilayah kepulauan, karena pendekatan sentralistik yang kaku justru dinilai akan memicu kegagalan total distribusi logistik di wilayah 3T.
Merumuskan Solusi: Desentralisasi Pasokan dan Pemberdayaan Lokal
Untuk mengatasi kebuntuan logistik tersebut, Alimudin Kolatlena menawarkan sebuah solusi taktis yang berakar kuat pada ekonomi kerakyatan melalui konsep Desentralisasi Rantai Pasok Berbasis Potensi Lokal.
Alih-alih memaksakan pasokan bahan baku pangan dari luar daerah yang memakan waktu lama dan biaya tinggi, Badan Gizi Nasional (BGN) didorong untuk menjalin kemitraan langsung dengan para petani, peternak, dan nelayan di setiap kabupaten/kota di Maluku.
Dalam sektor perikanan misalnya, lanjut Kolatlena, Maluku merupakan lumbung ikan nasional yang memiliki kekayaan protein laut melimpah, substitusi menu daging dengan ikan segar setempat tidak hanya memangkas rantai distribusi yang rumit, tetapi juga menjamin kesegaran gizi yang dikonsumsi anak-anak sekolah.
“Begitu pula di sektor pertanian, pemanfaatan pangan lokal seperti sagu, umbi-umbian, dan sayur-mayur hasil panen domestik dipastikan mampu menghidupkan kembali roda ekonomi di tingkat desa,” tandas Alimudin.
Melalui strategi integrasi ini, Kolatlena menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan melahirkan dampak ganda (multiplier effect) yang nyata, anak-anak di wilayah 3T memperoleh hak keadilan gizi yang setara dengan mereka yang berada di kota besar.
“Sementara kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir serta pedalaman Maluku ikut terdongkrak secara signifikan,” jelas Kolatlena.
Menuju Indonesia Emas 2045 dari Beranda Depan
Garis tegas yang ditarik oleh Anggota Komisi VIII DPR RI Alimudin Kolatlena memberikan perspektif baru dalam melihat Program Makan Bergizi Gratis. MBG bukan lagi sekadar program sosial bantuan pangan, melainkan sebuah instrumen geopolitik dalam negeri untuk mengikis ketimpangan pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia.
Perjuangan mengawal “Korupsi No, MBG Yes” di wilayah 3T adalah ikhtiar nyata untuk memastikan bahwa investasi manusia menuju Indonesia Emas 2045 dimulai dari halaman depan republik, bukan dari halaman belakang.
“Integritas tata kelola yang bersih dan keberpihakan pada wilayah kepulauan adalah kunci utama agar mimpi besar kedaulatan gizi ini tidak karam di tengah jalan,” pungkas Alimudin Kolatlena.
(adista)
