TANJUNGPINANG— Pemerintah terus bergerak cepat membangun ekosistem migrasi yang aman, profesional, dan terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Langkah strategis ini ditegaskan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dengan lima mitra strategis di wilayah Kepulauan Riau (Kepri), yang berlangsung di Gedung Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Jl. S.M Amin No.01, Tanjungpinang, pada Senin 8 Juni 2026.
Lima mitra strategis tersebut meliputi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Karimun, Politeknik Negeri Batam, dan Batam Tourism Polytechnic (Politeknik Pariwisata Batam).
Acara penting ini dihadiri langsung oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris, Sekda Kepri Misni, Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin, Danrem 033/Wira Pratama Brigjen TNI Bambang Herqutanto, Dankodaeral IV Laksamana Muda TNI Berkat Widjanarko, Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri J. Devy Sudarso, Kabinda Kepri Brigjen TNI Bonar Panjaitan, Konsul Jenderal RI untuk Johor Bahru Sigit Suryantoro Widiyanto, Bupati Karimun Ing. H. Iskandarsyah, serta Wakil Walikota Tanjungpinang Drs. H. Raja Ariza.
Sementara Menteri P2MI Mukhtarudin didampingi oleh Sekretaris Jenderal KP2MI Komjen Pol. Dwiyono, Direktur Jenderal Pemberdayaan Fachri, dan Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri (P3KLN) Dwi Setiawan Susanto.
Transformasi Kelembagaan dan Arahan Presiden
Dalam sambutannya, Menteri P2MI Mukhtarudin menjelaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, BP2MI telah ditransformasikan menjadi Kementerian P2MI. Perubahan dari badan operator menjadi kementerian dengan fungsi ganda yakni operator sekaligus regulator ini diatur dalam Perpres Nomor 139 Tahun 2024 dan Perpres Nomor 90 Tahun 2019.
“Bapak Presiden memberikan arahan tegas kepada Kementerian P2MI agar meningkatkan kualitas pelindungan dari sebelum, selama, dan setelah bekerja, serta mengoptimalkan penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dari kategori medium-high skill,” ujar Menteri Mukhtarudin.
Mukhtarudin menegaskan keterlibatan pemerintah daerah dan institusi pendidikan merupakan fondasi utama untuk menjawab tantangan bonus demografi di Indonesia.
“Di mana melimpahnya usia produktif dalam negeri bertepatan dengan fenomena aging population (penuaan populasi) di berbagai negara maju yang memicu defisit tenaga kerja global,” imbuh Mukhtarudin.
Peluang Besar dan Tantangan Geografis Kepri
Berdasarkan data SISKOP2MI periode Januari 2025 hingga 4 Juni 2026, secara nasional pemerintah telah memfasilitasi 424.367 layanan penempatan, dengan lima negara tujuan utama yaitu Taiwan, Hongkong, Malaysia, Jepang, dan Singapura.
Potensi ini masih terbuka lebar; data SIP2MI per 5 Juni 2026 mencatat ada 312.797 peluang kerja luar negeri, namun baru terserap 24,41% (75.378 posisi), sehingga masih tersisa 233.401 peluang kerja yang menanti untuk diisi.
Bagi Kepulauan Riau, potensi ini sangat terasa. Pada periode 2025 hingga 4 Juni 2026, layanan penempatan dari wilayah Kepri mencapai 2.479 layanan. Estimasi remitansi rata-rata Rp5 juta per bulan dari tiap pekerja migran diyakini mampu menciptakan multiplier effect yang kuat bagi UMKM dan daya beli masyarakat di daerah asal.
Namun, Menteri Mukhtarudin mengaku di balik potensi ekonomi tersebut, letak geografis Kepri sebagai wilayah perbatasan menjadikannya titik rawan praktik penempatan non-prosedural dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Nyata adanya, sepanjang 1 Januari hingga 31 Mei 2026, BP3MI Kepulauan Riau telah melakukan 122 kegiatan pencegahan dan berhasil menyelamatkan 479 Calon PMI dari keberangkatan ilegal di wilayah Tanjungpinang, Karimun, dan sekitarnya.
Dua Pilar Sinergi Utama
Guna menghempas sindikat ilegal sekaligus meningkatkan kualitas Pekerja Migran Indonesia kesepakatan bersama yang ditandatangani hari ini berfokus pada dua pilar sinergi utama.
Pilar pertama, kata Menteri Mukhtarudin, adalah sinergi dengan Pemerintah Daerah yang mencakup jajaran Pemerintah Provinsi Kepri, Kabupaten Karimun, dan Kota Tanjungpinang.
“Kerja sama ini mencakup penyebarluasan informasi peluang kerja, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat), layanan pemeriksaan kesehatan, penempatan dan pelindungan, hingga pertukaran data,” imbuh Menteri Mukhtarudin.
Melalui kolaborasi ini, Kementerian P2MI juga mendorong akselerasi program Desa Migran Emas di tingkat akar rumput agar desa–desa di Kepulauan Riau dapat berintegrasi menjadi garda terdepan pelindungan sekaligus pusat kemandirian ekonomi bagi purna Pekerja Migran beserta keluarganya.
Menteri Mukhtarudin mengatakan bahwa pilar kedua berfokus pada penguatan pelindungan melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bersama Politeknik Negeri Batam dan Batam Tourism Polytechnic. Langkah konkret pilar ini diwujudkan lewat pembentukan Migrant Center di kampus vokasi sebagai pusat layanan terpadu, penyelarasan kurikulum serta kompetensi berstandar global, hingga pelaksanaan riset penempatan kerja luar negeri yang presisi dengan kebutuhan pasar global.
Kehadiran dua politeknik besar di Batam ini secara resmi memperkuat ekosistem vokasi nasional, bergabung dengan 21 Perguruan Tinggi dan 1 Lembaga Pelatihan di Indonesia yang telah lebih dulu mengukuhkan komitmen serupa dalam meresmikan Migrant Center.
Menuju Visi Brain Circulation dan Indonesia sebagai Global Talent Supplier
Langkah penguatan di jenjang pendidikan tinggi vokasi ini selaras dengan arahan Presiden dalam Sidang Kabinet 20 Oktober 2025. Kementerian P2MI bertindak sebagai leading sector bersama Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat meluncurkan program quick win SMK Go Global.
Melalui program ini, telah dirancang peta jalan (roadmap) penempatan 500.000 tenaga kerja terampil untuk periode 2026 hingga 2029. Mereka dipersiapkan mengisi sektor strategis seperti caregiver, welder, hospitality, nurse, hingga truck driver guna menjadikan Indonesia sebagai Global Talent Supplier.
Menteri Mukhtarudin menegaskan bahwa seluruh rangkaian program ini bermuara pada visi besar bernama Brain Circulation.
“Kita mendesain agar anak-anak bangsa berangkat sebagai talenta global yang profesional, menimba ilmu, teknologi, dan etos kerja di negara maju, untuk kemudian kembali ke tanah air. Pengalaman dan modal yang mereka bawa pulang harus mampu ditransformasikan untuk membangun usaha produktif, berinovasi, dan mempercepat pembangunan di daerah,” urai Menteri Mukhtarudin.
Menteri P2MI pun mengingatkan seluruh pihak agar berkomitmen penuh pasca-penandatanganan ini.
“Sudah menjadi tanggung jawab kita bersama agar ruang lingkup kerja sama ini tidak sebatas formalitas administratif di atas meja. Ke depan, langkah nyata di lapangan adalah pembuktiannya. Mari bersama-sama kita hadirkan tata kelola dan pelindungan yang bermartabat bagi para pejuang ekonomi keluarga,” pungkas Menteri P2MI Mukhtarudin.
Siapkan Anggaran Sertifikasi Khusus Lulusan SMK untuk Tembus Pasar Global
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menyambut baik dan menyatakan komitmen penuhnya untuk menyukseskan program penguatan pelindungan serta penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil yang diinisiasi oleh Kementerian P2MI.
Ansar menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kepri akan konsisten bergerak bersama pemerintah pusat dan institusi pendidikan demi mencetak tenaga kerja yang sesuai dengan tuntutan pasar global.
“Kami akan bersama-sama mempersiapkan tenaga terampil. Insyaallah, kami akan konsisten bersama-sama untuk melakukan hal ini, sesuai dengan tuntutan lapangan kerja yang ada saat ini,” ujar Ansar Ahmad optimis.
Fokus pada Lulusan SMK dan Alokasi Anggaran Tahun Depan
Salah satu langkah konkret yang menjadi sorotan Gubernur Ansar adalah optimalisasi potensi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kepri. Menurutnya, pemetaan dan penyiapan lulusan SMK yang matang menjadi kunci utama agar daerah mampu menyuplai tenaga kerja yang kompeten ke berbagai negara tujuan strategis.
“Agar lulusan SMK bisa kita pilih dan persiapkan secara matang untuk mengatasi serta mengisi pangsa pasar global yang terbuka lebar,” beber Gubernur.
Sebagai wujud keseriusan dan langkah nyata dari sisi kebijakan daerah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau saat ini tengah menyusun skema penganggaran khusus untuk tahun depan.
Anggaran ini nantinya akan dialokasikan untuk memfasilitasi uji kompetensi dan sertifikasi internasional bagi para lulusan SMK terpilih di seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Kepri.
“Kemudian kita juga sedang menyiapkan anggaran untuk tahun depan. Kita akan menjaring lulusan SMK di semua kabupaten/kota yang nanti kita seleksi untuk mengikuti uji kompetensi dan sertifikasi. Dalam pelaksanaannya, kita akan bekerja sama dengan lembaga sertifikasi yang memiliki kualifikasi dan diakui secara internasional ke depannya,” jelas Ansar.
Langkah responsif dari Pemprov Kepri ini diharapkan dapat langsung menyokong program quick win SMK Go Global yang dipimpin oleh Kementerian P2MI.
Dengan adanya jaminan sertifikasi resmi dan kompetensi yang teruji dari hulu, para lulusan SMK dari wilayah Kepri tidak hanya siap bersaing secara legal dan aman di kancah internasional, tetapi juga terhindar dari risiko penempatan non-prosedural.
(Adista)
