PALANGKA RAYA – Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) di Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk mengoptimalkan penggunaan fitur e-BUMD. Langkah ini diperlukan agar pemerintah daerah dapat mengevaluasi secara akurat kesehatan finansial dan operasional Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayah mereka.
Koordinator Harian Stranas PK, Sari Angraeni, mengungkapkan bahwa pemanfaatan sistem digital tersebut sejauh ini masih belum maksimal di berbagai daerah.
“Kita ngobrol juga dengan Bank Kalteng, kemudian juga bagaimana daerah bisa melihat BUMD ini, bisa mengevaluasi mana BUMD yang sehat, mana yang enggak sehat dengan memanfaatkan fitur e-BUMD,” ujar Sari usai menghadiri kegiatan di Kantor Gubernur Kalteng, Senin, 8 Juni 2026.
Selain evaluasi BUMD, Stranas PK mendorong percepatan transaksi non-tunai (cashless) di lingkungan pemda. Sari menegaskan pentingnya integrasi sistem agar seluruh transaksi keuangan daerah berjalan sesuai dengan mekanisme Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online.
Dalam kunjungan kerjanya ke Kalteng, Stranas PK juga berfokus pada penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Menurut Sari, APIP memegang posisi krusial sebagai garda terdepan dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik rasuah.
“Kemudian kita juga akan followup tentang bagaimana peran APIP dalam menjaga supaya daerah ini lebih anti korupsi.
Karena APIP garda terdepan,” ujarnya.
Sari menambahkan, pengawasan sektor konstruksi juga menjadi agenda penting. Stranas PK ingin memastikan seluruh pengerjaan proyek fisik berbasis pada data anggaran yang ringkas (concise) guna mencegah adanya penggelembungan harga atau markup.
(Syauqi)
