PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) terus mematangkan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 agar selaras dengan arah pembangunan nasional.
Hal tersebut dibahas dalam Rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2027 yang digelar secara daring bersama Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kamis 11 Juni 2026.
Rapat dihadiri Plt Kepala Bapperida Kalteng Syahfiri didampingi jajaran pejabat Bapperida, serta perwakilan kementerian, lembaga, perangkat daerah, dan staf teknis terkait.
Dalam paparannya, Syahfiri menyampaikan bahwa Pemprov Kalteng berupaya mempercepat proses penyusunan RKPD agar hasil fasilitasi dari pemerintah pusat dapat menjadi pedoman bagi 14 kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah yang akan menjalani proses serupa.
“Kami berharap berbagai masukan dari pemerintah pusat dapat menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten dan kota dalam menyusun dokumen perencanaan yang selaras dengan kebijakan nasional,”ucapnya.
Kondisi ekonomi Kalimantan Tengah pada 2025 menunjukkan perkembangan positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat meningkat menjadi 4,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 4,46 persen.
“Selain itu, kualitas pembangunan manusia juga terus membaik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalteng meningkat menjadi 74,86 pada 2025. Tingkat kemiskinan dan pengangguran juga menunjukkan tren penurunan, sementara pemerataan kesejahteraan masyarakat semakin baik,” tambahnya.
Meski demikian, sejumlah tantangan pembangunan masih perlu mendapat perhatian, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan hilirisasi industri, pengembangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta pemerataan pembangunan antarwilayah.
“Untuk tahun 2027, Kalimantan Tengah mengusung tema pembangunan Peningkatan Skala Aktivitas Ekonomi Daerah dan Tata Kelola Pemerintah. Tema tersebut diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi melalui peningkatan investasi, penguatan sektor unggulan daerah, pembangunan infrastruktur, serta perbaikan tata kelola pemerintahan,” lanjutnya.
Sejumlah program prioritas juga akan menjadi fokus pembangunan, termasuk Program Kartu Huma Betang Sejahtera yang mencakup bantuan pendidikan, kesehatan, pelatihan kerja, bantuan bagi petani dan nelayan, serta perlindungan sosial bagi masyarakat.
“Program tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Tengah,” tuturnya.
Dalam RKPD 2027, Pemprov Kalteng menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen, tingkat kemiskinan 4,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 3,79 persen, serta peningkatan pendapatan per kapita hingga Rp100 juta per tahun.
“Untuk mendukung target tersebut, pendapatan daerah tahun 2027 diproyeksikan mencapai Rp5,2 triliun, sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp5,55 triliun dengan fokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, penguatan ekonomi daerah, dan pemerataan pembangunan,” ungkapnya. (yud)
