PALANGKA RAYA – Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Riska Agustin, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran daerah ke depan.
Hal tersebut disampaikannya setelah Pemprov Kalteng kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian ini sekaligus menandai raihan opini WTP ke-12 yang diraih secara berturut-turut oleh Pemprov Kalteng sejak tahun 2014.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tersebut dilakukan langsung oleh Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah BPK RI, Slamet Kurniawan, dalam Rapat Paripurna DPRD Kalteng ke-2 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026, Rabu, 17 Juni 2026.
Riska Agustin menegaskan bahwa DPRD Kalteng berkomitmen penuh untuk terus menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif. Hal ini dilakukan guna memastikan setiap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dapat ditindaklanjuti secara optimal oleh pihak eksekutif.
”Kami meyakini bahwa sinergi yang baik antara DPRD, Pemerintah Daerah, dan BPK RI akan menjadi fondasi yang kuat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat,” ujar Riska.
Lebih lanjut, legislator Fraksi Golkar ini berharap agar tata kelola keuangan yang dinilai baik oleh BPK RI berbanding lurus dengan manfaat nyata yang dirasakan oleh publik.
”Ke depan, kami berharap Pemprov Kalteng dapat terus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban anggaran. Dengan begitu, setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain masalah teknis anggaran, Riska juga mengingatkan agar prestasi WTP ke-12 ini dijadikan suntikan motivasi bagi seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kalteng untuk terus meningkatkan integritas, profesionalisme, disiplin, dan semangat pengabdian.
Riska menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas pelaksanaan audit dan penyerahan LHP tersebut. Ia berharap hasil pemeriksaan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi yang konstruktif demi penyempurnaan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah di Kalimantan Tengah agar semakin berkualitas dari waktu ke waktu.
(Syauqi)
