PALANGKA RAYA – Rencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) untuk merampingkan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memunculkan berbagai masukan dari jajaran legislatif. Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalteng secara khusus menyoroti keberadaan Dinas Ketahanan Pangan setempat.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Bambang Irawan, menilai instansi tersebut merupakan salah satu OPD yang sangat layak dikaji kembali keberadaannya. Hal itu dikarenakan sebagian besar program ketahanan pangan saat ini dinilai sudah diakomodasi oleh dinas teknis lainnya.
“Saya juga bingung Dinas Ketahanan Pangan, Fungsi dia banyak diambil oleh dinas-dinas lain. Contohnya di sektor perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan juga memiliki program ketahanan pangan. Begitu juga di sektor pertanian dan peternakan ada di Dinas TPHP,” katanya.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut berpendapat, keterbatasan anggaran membuat Dinas Ketahanan Pangan lebih banyak menjalankan fungsi koordinasi semata, ketimbang meluncurkan program teknis yang menyentuh masyarakat secara langsung.
“Kami melihat anggaran mereka juga terbatas. Tupoksinya lebih banyak koordinasi dan fasilitasi sehingga efektivitasnya perlu dievaluasi kembali,” ujarnya.
Oleh karena itu, Bambang menyarankan agar fungsi-fungsi yang selama ini melekat pada Dinas Ketahanan Pangan segera diintegrasikan ke dalam OPD teknis yang memiliki program sejenis.
“Program ketahanan pangan sebenarnya sudah berjalan di masing-masing OPD teknis. Jadi menurut saya, keberadaan Dinas Ketahanan Pangan bisa dipertimbangkan untuk dihapus atau digabung,” tegasnya.
Wacana perampingan ini menggelinding sejalan dengan langkah Pemprov Kalteng yang tengah mengkaji penyederhanaan struktur birokrasi. Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, sebelumnya sempat menyatakan bahwa jumlah OPD Kalteng yang saat ini mencapai 32 instansi idealnya dapat dirampingkan menjadi sekitar 21 OPD saja, demi menciptakan roda pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.
(Syauqi)
