SAMPIT – Menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dinamika politik internal partai semakin menghangat. Dari dinamika dilapangan memang kristalisasi penguatan dukungan mulai mengerucut ke dua nama yaitu Rudianur dan Siyono.
Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Kotim Hj Racmawati, meminta seluruh proses Musda berjalan secara adil dan tetap berpedoman pada aturan organisasi.
Ia menyampaikan apresiasi dengan banyaknya kader yang berminat berkompetisi pada Musda Golkar ke XI. Dengan syarat mereka sesuai dengan ketentuan dalam AD/ART dan peraturan lainnya partai Golkar.
Namun ia menilai bahwa Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Golkar Kotim yang semestinya bisa menjadi wasit yang adil untuk menghantarkan Musda ini sukses terkesan sedari awal sudah berpihak pada calon tertentu.
“Tendensinya jika calon yang didukung melanggar AD/ART akan dibolehkan tetapi jika yang tidak didukung maka akan dipaksa untuk taat AD/ART,” ungkapnya, Senin 22 Juni 2026.
Siyono dan Rudianur, keduanya tentu adalah kader terbaik yang dimiliki Gokar dengan segala plus minusnya.
Sebagai kader Golkar senior dirinya merupakan saksi hidup yang mengenal Siyono sejak tahun 90-an saat menjadi Guru (PNS), Kades, hingga bahkan menjadi Camat.
“Saat itu beliau sudah menjadi kader Golkar Kotim dibawah pimpinan Golkar H Syahminin dan H Asmawi Kutung. Kemudian pada tahun 2024, H Siyono terpilih sebagai kader Golkar yang ikut kompetisi di Pilkada Kotim sebagai wakil Bupati,” ungkapnya.
Ia juga mengenal sosok Rudianur sebagai kader Golkar tahun 2015-an, juga adalah kader Golkar yang baik. Sebagai kader ia mendukung keduanya asal memenuhi AD/ART partai atau bisa disepakati oleh mayoritas pemilik suara dalam Musda Golkar Kotim ke XI nanti.
“Jika ada kekurangan pada masing-masing calon dalam memenuhi AD/ART kiranya bisa dimusyawarahkan secara baik,” ujarnya.
Rachmawati ingin Golkar menjadi partai pemenang dari setiap kursi kekuasaan yang ada di Kotim baik Ekskutif maupun Legislatif dengan terpilihnya pemimpin yang punya visi.
Jangan sampai ada persepsi satu calon dianggap melanggar aturan oleh karena mendukung calon tersebut sementara calon lain dianggap melanggar karena bukan calon yang didukung, itu namanya standar ganda.
Golkar harus tetap solid ditengah perbedaan, maka itu ia berharap setiap kader memiliki kesadaran tersebut di semua tingkatan. Jika ada persyaratan yang belum terpenuhi dalam AD/ART namun masuk kategori deviasi minor hendaknya bisa dimusyawarahkan supaya mufakat sehingga Musda tetap terlaksana dalam suasana persatuan.
Sebab jika tetap kekeh pada aturan organisasi, sementara pada prakteknya (yurisprudensi) banyak terjadi pelanggaran terhadap AD/ART pada forum-forum Golkar namun bisa di tolerir karena ada kesepakatan.
Beberapa contoh yang bisa disebut ada seorang ketua Golkar Tingkat Provinsi yang secara pendidikan tidak memenuhi syarat sebagai ketua sebagaimana diatur dalam Juklak Partai Golkar No-02/DPP/Golkar/IV/2025 yang minimal S1 tapi tetap di diperbolehkan.
Demikian pula dalam Juklak tersebut di sampaikan juga bahwa maksimal periodesasi ketua Golkar menjabat maksimum dua kali pengecualian boleh lebih jika ada diskresi DPP oleh karena prestasi.
Di Kapuas dan Barito Timur, ketua Golkar-nya menjabat lebih dari dua kali walau faktanya dengan prestasi tidak terlalu signifikan, toh masih bisa disepakati menjabat lebih dari 2 periode.
Hal ini menjadi anomali pada kasus Musda Kotim yang dimana H Supriadi selaku Plt Ketua Golkar Kotim yang semestinya bisa menjadi wasit yang adil untuk menghantarkan Musda ini sukses terkesan sedari awal sudah berpihak pada calon tertentu, tendensinya jika calon yang didukung melanggar AD/ART akan dibolehkan tetapi jika yang tidak didukung maka akan dipaksa untuk taat AD/ART.
Apalagi dengan ancaman akan me-Plt-kan pemilik suara yang tidak mendukung calon yang diendorse. Ini tentu bertentangan dengan Surat Instruksi Partai Golkar No.S1-4/DPP/GOLKAR/V/2025 yang melarang pergantian pengurus dengan PLT sampai Musda selesai.
“Ini kan kontra produktif karena selaku wasit merangkap pemain. Tentu ini tidak elegan terhadap amanah yang diberikan kepadanya, dimana Plt Ketua yang ditunjuk Provinsi di Kabupaten lain tidak berbuat demikian, mereka relatif netral sebagai Plt Ketua Golkar di Kabupaten masing-masing,” ujarnya.
Ia menegaskan agar fairness mekanisme pemilihan ketua Golkar nanti ditentukan berdasarkan voting bukan aklamasi (atas dasar penunjukan langsung dari pengurus diatas), sehingga siapapun yg terpilih memiliki legitimasi yang kuat sebagai ketua, bukan cuman memiliki legalitas.
Sehingga riak-riak perpecahan pengurus Golkar Kotim seperti yang terjadi dimasa yang lalu tidak terjadi.
“Sebagai ketua partai, legalitas saja tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan legitimasi, karena apabila keterpilihan seorang ketua berbasis kedua pilar ini maka akan diterima semua pihak dengan lapang dada,” pungkasnya.
Kedepankan Musyawarah Mufakat
PELAKSANA Tugas (Plt) Ketua Golkar Kotim H Supriadi menegaskan bahwa pelaksanaan Musda XI Partai Golkar Kotim nantinya tetap mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat.
Pelaksanaan Musda saat ini masih menunggu jadwal resmi dari DPD Partai Golkar Provinsi Kalteng. Seluruh persiapan panitia akan disesuaikan dengan waktu dan lokasi pelaksanaan yang ditetapkan oleh pengurus provinsi.
“Jika seluruh persiapan sudah sinkron dan jadwal telah diberikan, maka Musda DPD Partai Golkar Kotim akan segera dilaksanakan,” ujarnya.
Ia mengatakan, percepatan pelaksanaan Musda diperlukan agar Partai Golkar dapat segera melakukan konsolidasi dan penataan organisasi hingga ke tingkat kecamatan, kelurahan dan desa.
“Kami ingin konsolidasi organisasi dapat segera dilakukan sehingga seluruh jajaran partai di tingkat bawah dapat bekerja secara maksimal,” katanya.
Diharapkan juga nantinya agar mempercepat proses verifikasi faktual Partai Golkar oleh KPU untuk persiapan mengikuti kompetisi pada Pesta Demokrasi baik Pileg maupun Pilkada di Kabupaten Kotim.
Setelah konsolidasi organisasi selesai, lanjut Supriadi, Partai Golkar juga akan fokus melaksanakan berbagai program kepartaian, mulai dari kegiatan sosialisasi, pengkaderan hingga program-program lainnya.
Supriadi menegaskan, pihaknya berkomitmen dan konsisten mengamankan seluruh kebijakan DPP maupun DPD Provinsi, termasuk terkait prioritas bagi kader yang memiliki kapasitas, baik dari kalangan eksekutif maupun legislatif, untuk maju dalam kontestasi pemilihan ketua.
“Biarkan kader-kader bertarung secara profesional dan proporsional demi kebesaran Partai Golkar ke depan,” tegasnya.
Ia berharap, kepemimpinan baru hasil Musda nantinya mampu menjaga soliditas dan kebersamaan seluruh kader guna kebesaran Partai Golkar Kotim kedepan. (Nardi)
