PALANGKA RAYA – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, perbankan, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung optimalisasi penyaluran Bantuan Sosial Non-Tunai (BSNT) di Provinsi Kalimantan Tengah.
Melalui penguatan koordinasi, peningkatan literasi sistem pembayaran, serta edukasi kepada pelaksana program, Bank Indonesia berkomitmen mendukung penyaluran bantuan sosial yang semakin efektif, tepat sasaran dan transparan.
Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Bank Indonesia menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) pada tanggal 25 Juni 2026 yang dipimpin oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Satria Febrino, sebagai forum koordinasi untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dalam implementasi penyaluran bantuan sosial non-tunai sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.
FGD dihadiri oleh instansi strategis dalam penyaluran BSNT diantaranya Dinas Sosial Kota Palangka Raya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Palangka Raya, Bank Kalteng, PT Pos Indonesia, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta perwakilan Kementerian Sosial.
Melalui forum tersebut, seluruh peserta membahas berbagai isu strategis, antara lain validitas data Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kesiapan infrastruktur sistem pembayaran, kendala jaringan telekomunikasi di wilayah blank spot, keamanan data pribadi, serta penguatan interoperabilitas sistem antarinstansi guna mempercepat dan meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Satria Febrino mengatakan, sebagai tindak lanjut dari FGD, pada 26 Juni 2026 diselenggarakan Sosialisasi dan Edukasi Program Bantuan Sosial Reguler Tahun 2026 yang dihadiri oleh para pelaksana program bantuan sosial dan pemangku kepentingan terkait dengan jumlah undangan sebanyak 100 penerima manfaat di Kota Palangka Raya.
“Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas pelaksana program sekaligus memperkuat literasi sistem pembayaran digital dalam mendukung penyaluran bantuan sosial secara non-tunai,” ucapnya.
Penguatan tata kelola dan koordinasi menjadi fokus utama dalam rangkaian kegiatan ini. Melalui koordinasi yang erat, setiap instansi diharapkan mampu menjalankan perannya secara optimal, mulai dari pemutakhiran data penerima manfaat, penyediaan layanan sistem pembayaran, penguatan infrastruktur digital, hingga pelaksanaan edukasi kepada masyarakat.
“Ke depan, Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, industri jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung transformasi digital penyaluran bantuan sosial,” tambahnya.
Penguatan sistem pembayaran yang aman dan inklusif, didukung koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan.
“Selain itu juga melalui kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial non tunai (BSNT) sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital di Kalimantan Tengah,” ungkapnya. (yud)
6 Juli 2026
12:45
