PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) resmi membuka kegiatan Sosialisasi Kajian Risiko Bencana dan Perhitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2026. Agenda strategis ini diselenggarakan di Aula Kantor Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) Kalteng, Rabu, 1 Juli 2026.
Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atas dukungan dan fasilitasi sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.
”Kegiatan ini memiliki arti yang sangat penting sebagai bagian dari upaya memperkuat penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, khususnya di Kalimantan Tengah,” ujar Yuas Elko saat memmbacakan sambutan.
Ia menegaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan amanat undang-undang yang menjadi urusan pemerintahan wajib karena berkaitan langsung dengan pelayanan dasar kepada masyarakat.
Oleh sebab itu, diperlukan komitmen, koordinasi, dan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota agar penanganan bencana berjalan secara terarah, terpadu, berkelanjutan, serta mampu memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat.
Lebih lanjut disampaikan, melalui sosialisasi ini seluruh peserta diharapkan memahami pentingnya penyusunan Kajian Risiko Bencana dan perhitungan IKD. Kedua hal ini akan menjadi dasar utama dalam merumuskan kebijakan dan perencanaan penanggulangan bencana yang berbasis data (evidence-based policy), kajian ilmiah, serta kondisi riil di lapangan.
”Hasil kajian tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai tingkat ancaman, kerentanan, kapasitas, dan ketahanan daerah. Dokumen ini akan menjadi acuan dalam memperkuat kelembagaan, meningkatkan kesiapsiagaan, serta membangun ketangguhan Kalteng dalam menghadapi berbagai potensi bencana,” tuturnya.
Yuas Elko juga mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh, aktif berdiskusi, serta memanfaatkan forum tersebut sebagai wadah berbagi pengalaman dan menyusun langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana di daerah masing-masing.
Sementara itu, kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan pada 1–2 Juli 2026 ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pemerintah daerah bahwa penanggulangan bencana harus terencana dan terintegrasi. Forum ini juga menjadi wadah untuk menyinergikan arah kebijakan antara pusat dan daerah, serta mendukung BPBD provinsi maupun kabupaten/kota dalam menyusun kebijakan mitigasi.
Sebagai informasi, agenda ini diikuti oleh sekitar 66 peserta yang berasal dari lingkungan BPBD Provinsi Kalteng, BPBD kabupaten/kota, jajaran perangkat daerah, serta instansi vertikal terkait.
(Syauqi)
5 Juni 2026
17:38
