PALANGKA RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyoroti rapor merah pengelolaan aset milik Pemerintah Provinsi setempat. Meski berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 12 kali berturut-turut, tata kelola aset daerah dinilai masih menyimpan sengkarut yang tak kunjung usai.
​Salah satu yang menjadi sorotan tajam adalah keberadaan rumah dinas milik Pemprov Kalteng yang hingga kini status pengelolaannya masih buram. Hal tersebut mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan retribusi sewa yang diperkirakan mencapai Rp500 juta lebih.
​Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Sudarsono, mengungkapkan bahwa persoalan tersebut menjadi catatan tebal dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025. Hal ini terungkap setelah Badan Anggaran (Banggar) pembahasan lebih mendalam kepada tiap komisi bersama mitra kerja masing-masing.
“Misalnya kenapa aset masih banyak persoalan. Catatan aset sampai sekarang ada sekitar Rp500 juta (retribusi) rumah dinas milik Pemprov sampai hari ini belum jelas pengelolaannya,” ujar Sudarsono usai rapat denga mitra komisi, Kamis, 9 Juli 2026.
​Menurut Sudarsono, BPK secara khusus merekomendasikan agar pemerintah daerah segera melakukan penelusuran menyeluruh terhadap ratusan aset properti tersebut. Pasalnya, penataan yang tidak kunjung beres membuat daerah kehilangan potensi pendapatan yang signifikan.
​DPRD Kalteng mendesak pemerintah provinsi untuk segera menerapkan regulasi yang tegas, termasuk memberlakukan skema sewa yang transparan bagi para penghuni rumah dinas yang memenuhi syarat. Langkah ini dinilai mendesak untuk menyelamatkan aset negara sekaligus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Nah ini kemudian oleh BPK itu diberi catatan bahwa ini harus diupayakan ditelusuri satu-satu. Kalau memang harus sewa harus jelas, kemudian harus bisa menambah PAD daerah Kalteng,” tegasnya.
(Syauqi)
25 Juni 2026
06:06
