PURUK CAHU – Pemerintah Kabupaten Murung Raya memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 mencapai Rp2,8 triliun. Proyeksi tersebut menjadi sinyal optimisme pemerintah daerah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, dan pelayanan publik.
Proyeksi itu disampaikan Bupati Murung Raya Heriyus melalui Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah, Sarwo Mintarjo, saat menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2027 kepada DPRD Murung Raya dalam rapat paripurna, Senin. Menurutnya, dokumen KUA-PPAS merupakan pijakan utama dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan pendapatan, belanja, hingga pembiayaan daerah selama satu tahun anggaran.
Sarwo menjelaskan, penyusunan APBD 2027 telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi. Pemerintah daerah menargetkan pertumbuhan ekonomi Murung Raya mampu melampaui 5,38 persen, inflasi tetap terkendali di bawah 1,03 persen, tingkat kemiskinan ditekan di bawah 6,19 persen, serta tingkat pengangguran terbuka berada di bawah 2,52 persen.
Optimisme tersebut didukung capaian indikator ekonomi yang menunjukkan tren positif. Tingkat kemiskinan di Murung Raya berhasil turun dari 6,58 persen pada 2024 menjadi 6,19 persen pada 2025. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka juga menyusut dari 2,90 persen menjadi 2,52 persen berkat berbagai program penyerapan tenaga kerja yang dijalankan pemerintah daerah.
Dalam rancangan KUA-PPAS yang diajukan, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp2,8 triliun, sedangkan belanja daerah direncanakan mencapai Rp2,9 triliun. Selain itu, penerimaan pembiayaan diperkirakan lebih dari Rp86 miliar, sementara pengeluaran pembiayaan sekitar Rp20 miliar.
Sarwo menambahkan, strategi peningkatan pendapatan daerah akan difokuskan pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi. Pemerintah juga akan memaksimalkan kontribusi laba penyertaan modal di PT Bank Kalteng, dana bagi hasil pajak provinsi, hibah, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hingga dukungan program pemerintah pusat.
Di sisi belanja, pemerintah memastikan anggaran akan diprioritaskan untuk memenuhi belanja wajib, seperti belanja pegawai, sektor pendidikan, pembangunan infrastruktur dasar, penguatan fungsi pengawasan, serta peningkatan kapasitas aparatur sipil negara. Adapun sisa ruang fiskal akan diarahkan pada program-program produktif yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat pelayanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
