SAMPIT – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) meminta kepengurusan baru APPSI Kalimantan Tengah (Kalteng) segera bergerak menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Pesan tersebut disampaikan Ketua Harian DPP APPSI Don Muzakir yang hadir langsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) APPSI Kalimantan Tengah di Sampit, Senin 20 Juli 2026, yang menetapkan F.A. Prianto sebagai Ketua APPSI Kalteng periode 2026–2031.
Don mengatakan, setelah Muswil selesai, tugas pertama kepengurusan baru adalah merampungkan struktur organisasi APPSI di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah agar program organisasi dapat berjalan efektif.
“Setelah itu fokus menjalankan program menjaga stabilitas harga dan mendampingi pedagang pasar,” katanya.
Menurut Don, APPSI mendukung penuh program Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam mewujudkan swasembada pangan, swasembada energi, serta penguatan ekonomi kreatif. Karena itu, APPSI mengambil peran sebagai jembatan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pedagang pasar.
Ia menjelaskan, salah satu langkah yang dilakukan APPSI adalah menjalin kerja sama dengan Bulog dalam penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Minyakita ke pasar-pasar rakyat. Langkah tersebut bertujuan memastikan distribusi berjalan lancar sehingga harga kebutuhan pokok tetap terkendali.
“Stabilitas harga sangat bergantung pada pasokan barang. Kalau barang langka tentu harga akan naik,” ujarnya.
Selain itu, APPSI juga akan melakukan pendataan terhadap pedagang pasar yang mengalami kendala akses permodalan akibat persoalan BI Checking. Data tersebut akan disampaikan kepada pemerintah pusat Presiden Prabowo sebagai bahan pertimbangan agar pedagang memperoleh kemudahan dalam mengakses pembiayaan usaha.
Kalimantan Tengah saat ini masih bergantung pada pasokan pangan dari Pulau Jawa, terutama komoditas sayur-mayur yang didistribusikan melalui jalur laut. Menanggapi hal tersebut APPSI mendorong program cetak sawah dan pengembangan sektor pertanian agar setiap daerah mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri dan tidak terus bergantung pada pasokan dari luar daerah.
“Kemandirian pangan menjadi salah satu kunci menjaga stabilitas harga dalam jangka panjang,” ungkapnya. (Nardi)
