PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Purdiono, menyoroti ketimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialami Bumi Tambun Bungai. Ia menegaskan perlunya pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih adil dan optimal dari pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan wilayah yang sangat luas ini.
Purdiono menjelaskan bahwa Kalteng memiliki tantangan geografis yang masif dengan wilayah mencapai satu setengah kali Pulau Jawa. Namun, luasnya wilayah ini belum diimbangi dengan postur fiskal yang memadai.
“Kalimantan Tengah memiliki wilayah yang sangat luas, sekitar satu setengah kali Pulau Jawa. Namun, APBD kita masih berada di bawah beberapa provinsi lain di Kalimantan. Padahal, luas wilayah kita cukup besar dan kondisi ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan,” ujar Purdiono, Selasa, 28 Juli 2026.
Tantangan Kalteng semakin kompleks karena jumlah penduduk yang relatif sedikit. Kondisi ini membuat Kalteng kerap kalah bersaing dalam alokasi anggaran jika dibandingkan dengan daerah padat penduduk di Pulau Jawa.
“Ditambah lagi dengan jumlah penduduk yang relatif lebih sedikit dibandingkan daerah-daerah di Pulau Jawa. Kalau kita membandingkan dengan kabupaten-kabupaten di Pulau Jawa, tentu kondisinya sangat berbeda dan tidak sebanding. Di sana, luas wilayahnya relatif kecil, tetapi jumlah penduduknya besar. Ada beberapa kabupaten yang APBD-nya bahkan mencapai Rp6 triliun,” tambahnya.
Oleh karena itu, Purdiono mendesak pemerintah pusat untuk mengevaluasi realisasi DBH, terutama bagi daerah penghasil sumber daya alam (SDA) seperti Kalteng agar transfer anggaran berjalan maksimal.
“Kita berharap ada pembagian hasil yang adil melalui Dana Bagi Hasil (DBH), karena undang-undang juga menyatakan bahwa daerah penghasil berhak menerima bagi hasil tersebut. Permasalahan kita sekarang, DBH tersebut belum benar-benar ditransfer secara optimal kepada pemerintah daerah penghasil. Itu yang menjadi salah satu persoalan,” tegasnya.
(Syauqi)
