PALANGKA RAYA – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Ampera AY Mebas, mendorong pemerintah provinsi setempat untuk memaksimalkan berbagai potensi pendapatan daerah. Hal ini disampaikan Ampera dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Menurut mantan Bupati Barito Timur (Bartim) dua periode tersebut, peningkatan pendapatan daerah harus menjadi perhatian utama. Hal ini penting agar kapasitas fiskal daerah semakin kuat dalam membiayai berbagai program pembangunan.
“Jadi kita mengarahkan bagaimana pendapatan daerah itu bisa maksimal. Ada beberapa catatan yang kami sampaikan dalam pembahasan KUA-PPAS 2027,” ujarnya, Selasa, 4 Agustus 2026.
Salah satu yang menjadi perhatian Ampera yakni optimalisasi penerimaan dari pajak bahan bakar minyak (BBM).
“Masalah pajak BBM ini perlu dioptimalkan. Artinya bukan hanya dari Pertamina, tetapi juga BBM yang disalurkan oleh badan usaha migas lainnya. Pemerintah provinsi harus benar-benar melakukan pendataan terhadap seluruh kebutuhan dan distribusi BBM karena datanya sebenarnya ada,” kata Ampera.
Selain sektor bahan bakar, ia juga meminta optimalisasi pelayanan Samsat di kabupaten/kota. Samsat diharapkan mengambil langkah yang lebih proaktif dalam menagih kewajiban pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat.
“Selama ini ada kebijakan dispensasi penghapusan denda, itu bagus. Tetapi jangan hanya menunggu masyarakat datang. Samsat juga harus aktif, misalnya mengirimkan surat tagihan ke alamat wajib pajak. Kalau kendaraannya sudah berpindah tangan, juga harus didorong segera melakukan balik nama supaya data administrasinya tertib dan penerimaan pajaknya lebih maksimal,” ujarnya.
Ampera juga mengingatkan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan dari pajak alat berat serta potensi pendapatan lainnya, termasuk sektor bagi hasil dan royalti yang menjadi kewenangan pemerintah.
“Pajak alat berat juga harus dimaksimalkan. Begitu juga nanti potensi bagi hasil maupun royalti. Intinya saya melihat Badan Pendapatan Daerah harus benar-benar mengoptimalkan seluruh sumber pendapatan yang ada karena sampai saat ini menurut saya masih belum maksimal,” tegasnya.
Ia berharap berbagai masukan tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pendapatan pada APBD Tahun Anggaran 2027 sehingga target penerimaan daerah dapat tercapai secara optimal.
(Syauqi)
