PALANGKA RAYA – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Sudarsono meminta Pemerintah Provinsi untuk mempertegas dan memprioritaskan program-program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (pro-rakyat). Hal ini disampaikan Sudarsono usai rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2027.
Sudarsono, mengungkapkan bahwa saat ini pembahasan bersama Tim TAPD Pemprov masih berfokus pada penyisiran struktur belanja daerah. Pihaknya memberikan perhatian khusus terhadap adanya pengurangan anggaran di sejumlah sektor keuangan.
“Kita masih bahas truktur belanja ya, jadi belum selesai. Baru kita kritisi beberapa struktur karena semua lini itu kan ada pengurangan. Sehingga kita berharap dengan anggaran tetap hampir sama dengan 2026, ya kita berharap program-program yang orientasinya pada masyarakat kita minta di pertegas,” ujar Sudarsono, Selasa, 11 Agustus 2026.
Selain meminta penegasan program pro-rakyat, Banggar juga mendesak Pemprov Kalteng untuk konsisten mematuhi ketentuan alokasi anggaran mandatori (mandatory spending) yang sudah diatur oleh undang-undang, seperti sektor infrastruktur dan pendidikan.
“Infrastruktur ada ketentuan 40 persen misalnya kita minta konsisten. Ya begitu-begitulah lah yang kita bahas. Pendidikan ada ketentuannya kita konsisten dulu tentang itu,” tambahnya.
Sudarsono menambahkan bahwa rapat Banggar kali ini baru dalam tahap awal penyisiran hal-hal yang bersifat mendesak dan normatif berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Setelah tahapan tersebut selesai, Banggar bersama TAPD Pemprov Kalteng baru akan melangkah ke pembahasan program kerja yang lebih spesifik.
“Jadi kita baru menyisir hal hal yang memang urgent secara ketebruan dulu nah baru kita mulai masuk ke hal hal lain,” pungkasnya.
(Syauqi)
