PALANGKA RAYA – Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng), Junaidi, melayangkan kritik tajam terhadap PT PLN (Persero) menyusul insiden pemadaman listrik bergilir yang terjadi saat acara resmi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalteng.
Insiden mati lampu tersebut terjadi di tengah acara ramah tamah dan perkenalan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalteng yang baru, Hendrizal Husin, bertempat di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Jumat, 15 Agustus 2026 malam.
“DPRD sangat tidak berkenan apabila PLN melakukan pemadaman, baik di kabupaten maupun di tingkat provinsi. Apalagi ini merupakan acara penting, ada kegiatan ramah tamah dan sebagainya, tetapi ternyata masih terjadi pemadaman,” tegas Junaidi.
Junaidi mengungkapkan, pemadaman yang terjadi bersifat bergilir dan kebetulan berdampak pada wilayah sekitar pusat pemerintahan. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa pihak legislatif secara kelembagaan tetap menolak keras terjadinya gangguan listrik di wilayah setempat.
“Kami sangat tidak berkenan karena sering saya sampaikan bahwa Kalteng merupakan wilayah penghasil energi. Kita memiliki surplus daya. Artinya, jangan sampai Kalteng justru dijadikan tempat pemadaman seperti daerah-daerah lainnya,” ujarnya.
Ia mengingatkan, dengan potensi serta kapasitas produksi energi yang besar, Kalteng seharusnya terbebas dari masalah pemadaman. Pihaknya mendesak manajemen PLN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi daya agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.
“Harapan kami ke depan tidak ada lagi pemadaman di Kalteng. Bagaimana pun juga Kalteng merupakan daerah penghasil energi. Kita memiliki potensi dan produksi energi yang besar. Jadi, harapan kami, silakan daerah lain yang mengalami pemadaman, tetapi Kalteng jangan sampai mengalami hal yang sama. Karena kita merupakan wilayah penghasil,” pungkasnya.
(Syauqi)
22 Juli 2026
19:51
