PALANGKA RAYA – Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) tahun anggaran 2027 berlangsung dinamis.
DPRD Kalteng bersama pemerintah daerah melakukan sejumlah penyesuaian demi memastikan struktur anggaran sesuai dengan regulasi dan kebutuhan pembangunan daerah.
Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, menyatakan bahwa proses pembahasan melibatkan berbagai masukan dari anggota dewan yang menjadi bahan evaluasi penting untuk menyempurnakan rancangan APBD 2027.
“Kemarin pembahasan berjalan dinamis. Banyak masukan yang sifatnya membangun dan konstruktif dari teman-teman DPRD,” kata Junaidi, Rabu, 19 Agustus 2026.
Salah satu poin krusial dalam pembahasan tersebut adalah penataan sejumlah pos dana hibah yang dinilai belum memenuhi ketentuan. DPRD dan pemerintah daerah sepakat menghapus sementara pos-pos tersebut dari skema hibah untuk dialihkan ke belanja modal.
“Banyak pos hibah yang tidak sesuai ketentuan kami perbaiki. Ini sudah menjadi janji bersama untuk dievaluasi. Kami drop sementara, lalu dialihkan ke belanja modal untuk tahun 2027,” ujarnya.
Menurut Junaidi, langkah tegas ini diambil untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah. Evaluasi tersebut dilakukan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta DPRD Kalteng.
Penataan ini diharapkan mampu membuat alokasi anggaran lebih tepat sasaran. Selain menjamin kepatuhan terhadap aturan, perubahan struktur belanja ini bertujuan memperbesar porsi anggaran yang berdampak langsung pada pembangunan masyarakat.
Dalam rancangan yang telah dibahas, pendapatan daerah Kalteng pada APBD 2027 diproyeksikan mencapai sekitar Rp5,3 triliun, sedangkan kebutuhan belanja daerah diperkirakan sebesar Rp5,7 triliun.
“Anggaran kita sudah dikunci, yaitu pendapatan daerah sebesar Rp5,3 triliun dan total belanja Rp5,7 triliun. Defisit anggaran tersebut akan ditutup melalui pembiayaan sebesar Rp350 miliar, sehingga APBD 2027 klop di angka Rp5,7 triliun,” pungkas Junaidi.
(Syauqi)
5 Agustus 2026
07:08
