SAMPIT – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Dadang H Syamsu, mendorong agar kegiatan belajar mengajar di sekolah yang terdampak parah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dialihkan sementara ke pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau secara online.
Hal itu disampaikan Dadang menyikapi kondisi kabut asap yang masih melanda sejumlah wilayah Kotim. Menurutnya, kesehatan siswa dan guru harus menjadi perhatian di tengah kondisi kualitas udara yang terdampak karhutla, hal ini menyusul juga kebijakan Bupati sudah menunda kegiatan pawai pembangunan.
Dadang mengatakan, pihaknya menerima aspirasi dari sejumlah wali murid yang meminta agar sekolah tidak sekadar mengurangi atau memundurkan jam belajar, tetapi mempertimbangkan pembelajaran secara daring (online)
“Kami menerima aspirasi dari wali-wali murid itu meminta agar sekolah tidak hanya dimundurkan jamnya, tapi diliburkan dalam situasi yang sekarang,” kata Dadang, Kamis 20 Agustus 2026.
Menurutnya, keputusan terkait kebijakan sekolah berada pada kewenangan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan untuk kemudian disampaikan kepada Bupati Kotim.
Ia menilai penerapan PJJ sangat memungkinkan dilakukan karena sarana teknologi pembelajaran sudah tersedia. Pengalaman selama pandemi Covid-19 juga menjadi salah satu pertimbangan bahwa pembelajaran daring dapat diterapkan ketika kondisi tidak memungkinkan siswa datang ke sekolah.
“Kita sudah berada di zaman teknologi maju, sudah bisa Zoom dan segala macamnya. Situasi sekarang itu memang sangat memungkinkan untuk sekolah diliburkan dulu, dengan tetap melakukan pembelajaran Zoom,” ujarnya.
Dadang menegaskan, yang perlu diubah bukan proses pendidikan, melainkan metode pembelajarannya. Dengan demikian, siswa tetap mendapatkan pembelajaran tanpa harus terpapar kondisi udara yang kurang baik.
“Saat Covid saja kita bisa. Kalau mereka dipaksa sekolah tapi kesehatan bisa terganggu, ya bikin masalah baru,” tegasnya.
Ia meminta kebijakan tersebut dapat dipertimbangkan terutama bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayah dengan kondisi kabut asap cukup parah.
Selain persoalan sekolah, Dadang juga mengapresiasi keputusan Bupati Kotim Halikinnor menunda Pawai Pembangunan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Menurutnya, penundaan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memprioritaskan penanganan karhutla.
Ia mengingatkan bahwa peserta pawai selama ini melibatkan banyak unsur, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, TNI hingga Polri. Karena itu, penundaan dinilai sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas yang melibatkan banyak orang di tengah kondisi kabut asap.
“Ini sebagai bentuk keseriusan beliau. Yuk, kita sama-sama fokus untuk penanganan karhutla saat ini,” ujarnya.
Dadang juga meminta masyarakat yang telah mempersiapkan diri mengikuti Pawai Pembangunan untuk bersabar. Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut ditunda, bukan dibatalkan.
“Penundaan, bukan ditiadakan. Maka kita minta untuk tetap bersabar. Apa yang dimaksudkan dan diinginkan oleh Pak Bupati insyaAllah untuk kebaikan kita semua,” katanya. (Nardi)
4 Agustus 2026
16:02
