PALANGKA RAYA – Ketimpangan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan di Kalimantan Tengah (Kalteng) masih menjadi perhatian serius.
Anggota DPRD Kalteng, Faridawaty Darland Atjeh, menegaskan bahwa pemerintah provinsi perlu mengambil langkah konkret untuk memastikan pembangunan yang merata di seluruh wilayah.
“Pembangunan di daerah perkotaan memang cukup maju, tetapi di daerah pedesaan, kita masih melihat banyak ketertinggalan, baik dari segi infrastruktur maupun akses terhadap berbagai layanan dasar,” kata Faridawaty, Minggu 26 Januari 2025.
Ia menilai, ketimpangan tersebut berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat desa. Kurangnya fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan akses teknologi menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat pedesaan.
“Ketertinggalan ini memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Masyarakat desa sering kali sulit mengakses layanan kesehatan, pendidikan yang memadai, serta peluang ekonomi,” jelasnya.
Faridawaty juga menyoroti pentingnya keberpihakan pemerintah dalam kebijakan pembangunan.
Menurutnya, alokasi anggaran yang lebih besar untuk pedesaan dapat menjadi solusi untuk mengatasi ketimpangan tersebut.
“Kami berharap agar pemerintah provinsi dapat lebih fokus pada pemerataan pembangunan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan mendesak di desa–desa,” tambahnya.
Lebih lanjut, Faridawaty menyarankan agar pemerintah meningkatkan program-program yang memberdayakan masyarakat desa. Dengan melibatkan partisipasi aktif warga, pembangunan dapat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal bisa menjadi langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah,” pungkasnya.
(Sya'ban)
