PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,3 triliun untuk perbaikan infrastruktur jalan di seluruh wilayah Kalteng pada tahun 2025.
Namun, kepastian realisasi anggaran tersebut masih menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sektor infrastruktur.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalteng, Shalahuddin, menyatakan bahwa anggaran tersebut akan difokuskan pada peningkatan dan perbaikan ruas jalan yang menjadi prioritas.
Salah satunya adalah ruas Jalan Bukit Liti – Bawan – Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas, yang telah dianggarkan sebesar Rp100 miliar.
“Namun, perlu diingat bahwa dalam waktu dekat akan ada pengurangan anggaran, baik dari DAK maupun DAU sesuai dengan Instruksi Presiden terkait pengurangan dana infrastruktur di lingkup PUPR. Kita masih menunggu kepastian terkait hal ini. Namun, yang jelas, Pemprov telah menganggarkan sekitar Rp100 miliar untuk perbaikan jalan di Kabupaten Gunung Mas,” ujarnya di Palangka Raya, Kamis 30 Januari 2025.
Selain menunggu kepastian dari pemerintah pusat, pihaknya juga masih menantikan surat edaran dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri terkait besaran DAU yang akan diterima Provinsi Kalteng.
Kepastian tersebut diperlukan agar proses lelang dan pengerjaan proyek dapat berjalan sesuai aturan yang ditetapkan.
“Untuk perbaikan jalan di seluruh Kalteng, kami telah mengalokasikan anggaran hampir Rp2,3 triliun. Namun, saat ini kami masih menunggu surat edaran dari Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri yang akan menentukan besaran DAU bagi masing-masing provinsi. Sementara ini, kami hanya bisa melakukan pelelangan sementara sampai ada keputusan resmi dari pusat,” jelasnya.
Pemprov Kalteng berharap agar kebijakan pemerintah pusat tidak terlalu memangkas anggaran infrastruktur, mengingat kondisi jalan di beberapa wilayah masih memerlukan perbaikan segera.
Infrastruktur jalan yang baik dinilai penting untuk mendukung perekonomian daerah, terutama di sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan yang menjadi tulang punggung ekonomi Kalteng.
Dengan besarnya anggaran yang disiapkan, Pemprov Kalteng menargetkan perbaikan jalan dapat berjalan optimal.
Namun, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebijakan anggaran dari pemerintah pusat serta sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam menjaga infrastruktur yang telah dibangun.
(Sya'ban)
