PALANGKA RAYA – Jelang bulan suci Ramadan dan Idulfitri, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) meningkatkan pengawasan terhadap potensi penimbunan minyak goreng oleh oknum pedagang nakal.
Pengawasan ini dilakukan untuk mencegah kelangkaan dan lonjakan harga yang bisa merugikan masyarakat.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Provinsi Kalteng, Sri Widanarni, menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan sidak pasar serta pemantauan langsung ke distributor besar guna memastikan pasokan minyak goreng tetap stabil.
“Kami tidak ingin ada permainan harga atau penimbunan yang membuat minyak goreng sulit didapat oleh masyarakat. Jika ditemukan pelanggaran, kami akan bertindak tegas sesuai aturan yang berlaku,” ujar Sri usai konferensi pers di Ruang Vicon BPS Kalteng, Rabu 5 Februari 2025.
Selain itu, Pemprov Kalteng melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan menggandeng kepolisian dan instansi terkait untuk mengawasi peredaran bahan pokok di pasaran.
Sri menyebutkan bahwa fenomena penimbunan minyak goreng kerap terjadi menjelang hari besar keagamaan, sehingga pengawasan harus lebih diperketat.
“Kami tidak ingin kejadian kelangkaan minyak goreng seperti tahun-tahun sebelumnya terulang lagi. Oleh karena itu, koordinasi dengan aparat hukum juga akan ditingkatkan,” tegasnya.
Sebagai langkah antisipasi, Pemprov Kalteng akan menggelar operasi pasar murah dan pasar penyeimbang, guna memastikan masyarakat tetap mendapatkan minyak goreng dengan harga wajar.
“Kami imbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan panic buying. Pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga ketersediaan minyak goreng serta bahan pokok lainnya,” pungkas Sri.
Dengan pengawasan ketat dan langkah-langkah strategis yang dilakukan pemerintah, diharapkan potensi penimbunan minyak goreng dapat dicegah dan harga tetap stabil menjelang Ramadan dan Idulfitri.
(Sya'ban)
