PALANGKA RAYA – Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhajirin, mendukung langkah pemerintah dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran dengan memangkas biaya perjalanan dinas serta pengadaan alat tulis kantor (ATK). Menurutnya, kebijakan efisiensi ini berpotensi memberikan dampak positif terhadap pengelolaan keuangan negara jika diterapkan secara tepat.
“Kita memaklumi kebijakan ini, Presiden Prabowo mungkin sudah lama memiliki ide ini tapi baru berkesempatan merubah saat menjabat Presiden, apalagi sudah dikeluarkannya Inpres. Artinya tinggal pelaksanaanyanya saja,” ujarnya, Selasa 11 Februari 2025.
Ia menyoroti bahwa dengan kemajuan teknologi, banyak dokumen kini dapat diakses secara digital, sehingga mengurangi kebutuhan cetak dan penggunaan ATK.
“Anggaran ATK dipotong 70-80 persen. Artinya orang tidak perlu lagi mencetak dokumen cukup diperlihatkan melalui ponsel kita. Itu luar biasa penghematan,” katanya.
Menurutnya dengan adanya penghematan tersebut yang dilakukan di seluruh Indonesia, anggaran tersebut bisa dipergunakan untuk pembangunan disektor yang lain.
Selain itu, Muhajirin juga menekankan pentingnya pemangkasan anggaran perjalanan dinas yang dinilai masih bisa dikurangi tanpa mengganggu efektivitas kerja pemerintahan.
“Pemerintah tentu bijak dalam menentukan instansi mana yang masih membutuhkan perjalanan dinas dan mana yang bisa dikurangi. Yang terpenting adalah penghematan itu berapa dan digunakan untuk apa itu yang penting,” tuturnya.
Seblumnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) telah memangkas anggaran perjalanan dinas serta Alat Tulis Kantor (ATK) guna menghemat anggaran.
Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, mengatakan bahwa kebijakan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD.
“Ada (efisiensi anggaran), terutama kaitan Inpres itu, untuk perjalanan dinas dan ATK. Sudah disesuaikan,” ujar Edy, Selasa 11 Februari 2025.
Edy menjelaskan bahwa saat ini Badan Keuangan dan Aset Daerah sedang menghitung ulang kebutuhan anggaran yang bisa dikurangi untuk menyesuaikan dengan kebijakan tersebut.
“Makanya sekarang Badan Keuangan dan Aset Daerah sedang menghitung ulang kebutuhan mana yang bisa kita kurangi.
Kita sesuaikan dengan Inpres terutama perjalanan dinas dan ATK,” katanya.
Edy menambahkan, bahwa untuk menekan efisiensi anggaran perjalanan dinas, ASN tidak lagi harus mengunjungi daerah lain. Saat ini kegiatan tersebut bisa dilakukan secara secara virtual.
“Sekarang untuk perjalanan dinas tidak harus mengunjungi ke tempat misalnya ke Jakarta atau ke kota lain, sebenarnya polanya sudah digitalisasi melalui virtual,” jelasnya.
(Syauqi)
