SAMPIT – Pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat berdampak signifikan terhadap pembangunan infrastruktur di Kotawaringin Timur (Kotim). Penjabat Sekretaris Daerah Kotim, Sanggul Lumban Gaol, mengungkapkan bahwa Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Kontruksi Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (SDABMBKPRKP) menjadi yang paling terdampak karena alokasi anggarannya cukup besar untuk pembangunan fisik di daerah.
“Dinas Bina Marga mengalami pemangkasan anggaran sekitar Rp68 miliar, sehingga perlu dilakukan rasionalisasi atau penyesuaian,” kata Sanggul, Sabtu 15 Februari 2025.
“Beberapa proyek pembangunan fisik yang sudah selesai proses lelang akan diprioritaskan dalam perubahan anggaran nanti, termasuk kemungkinan pergeseran anggaran untuk memastikan kontrak dengan pihak ketiga tetap berjalan,” sambungnya.
Ia menjelaskan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat, yang sebagian besar dialokasikan untuk infrastruktur, mengalami pemotongan signifikan. Namun, mengingat pentingnya pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah akan melakukan penyesuaian dan menyusun strategi untuk menentukan program mana yang harus diprioritaskan dan mana yang dapat ditunda.
“Kami sudah mulai membahas efisiensi sejak Senin lalu. Saat ini, kami menunggu pelantikan bupati untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan melakukan perubahan anggaran sesuai arahan pemerintah pusat,” tambahnya.
Sanggul menambahkan bahwa kebijakan efisiensi ini mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang menekankan penghematan anggaran di berbagai sektor, termasuk pembangunan dan belanja pegawai, seperti perjalanan dinas.
“Setelah bupati dilantik, kita akan menyusun RPJMD yang selaras dengan visi misi daerah serta arahan pemerintah pusat. Fokus utama tetap pada ketahanan pangan, penanganan stunting, serta pemberian makanan tambahan dan bergizi gratis, yang merupakan program strategis nasional,” katanya.
Adapun total pemangkasan anggaran yang dialami Kotim mencapai Rp141 miliar. Dengan dana transfer dari pusat yang dikurangi hampir setengah dari Rp300 miliar, pemerintah daerah akan mencari solusi alternatif dari APBD untuk menutupi kekurangan demi kelangsungan pembangunan di Kotim.
(nardi)
