PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyiapkan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), energi, dan infrastruktur sebagai mitra strategis Ibu Kota Nusantara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Pemprov Kalteng telah menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) 2025–2045 yang selaras dengan program prioritas nasional.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kalteng, Leonard S. Apung menegaskan, peran Kalteng sebagai lumbung pangan nasional, pusat hilirisasi SDA, dan pusat konservasi tetap berjalan sesuai dengan mandat pemerintah pusat.
“Mandat dari pemerintah pusat kepada Kalteng, kita sebagai pusat lumbung pangan nasional, pusat hilirisasi SDA, pusat konservasi itu tetap bergerak. Tidak ada perubahan,” kata Leonard, Sabtu 15 Februari 2025.
Sebagai mitra strategis IKN, Kalteng memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ibu kota negara. Pemprov Kalteng terus memperkuat sektor sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, dan perekonomian, terutama di wilayah timur Kalteng, seperti Kabupaten Barito yang berbatasan langsung dengan IKN.
Menurutnya, keberadaan IKN membuka peluang bagi Kalteng untuk mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Dari sektor distribusi pangan, misalnya, kita bisa memasok beras dan kebutuhan pokok lainnya ke IKN. Selain itu, di bidang energi, kita telah merencanakan pembangunan Bendungan Muara Joloi di Murung Raya, yang dapat menjadi sumber pembangkit listrik tenaga air (PLTA) untuk kawasan Kaltim,” jelasnya.
Selain SDA dan energi, sektor distribusi barang dan jasa juga akan berkembang seiring meningkatnya konektivitas antara Kalteng dan IKN. Perpindahan penduduk ke IKN diprediksi akan membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat Kalteng.
“Tentu ini akan meningkatkan perekonomian kita. Kemudian pastinya mengurangi angka kemiskinan,” tambahnya.
Dalam mendukung konektivitas dengan IKN, Pemprov Kalteng terus mendorong pembangunan infrastruktur, termasuk proyek jalur kereta api dari Kalteng ke IKN.
“Kereta api tetap kita rencakan, Dishub juga merencanakan jadi dari kalteng menuju IKN. Kemudian moda transportasi yang lain kita akan memaksimalkan jalan nasional terutama menuju ke 272 pelebaran jalan, ” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan jalan lebih cepat direalisasikan dibanding jalan tol yang memerlukan waktu lebih lama. Oleh karena itu, Pemprov Kalteng memanfaatkan jalur tembus yang sudah ada dengan melakukan pelebaran dan peningkatan kapasitas jalan.
“Kita manfaatkan jalan yang sudah ada, kita lebarkan dan tingkatkan kualitasnya agar distribusi barang, jasa, dan mobilitas masyarakat lebih cepat, baik dari IKN ke Kalteng maupun sebaliknya,” ungkapnya.
Lebih lanjut Leonard mengatakan bahwa pelebaran jalan ini sudah mulai dilakukan dan telah diusulkan ke Kementerian PUPR, Bappenas, serta Komisi V DPR RI.
“Dari sekarang sudah mulai ke arah Barito. Jadi pelebaran ini sudah kita usulkan ke Kementrian, Bapenas, Komisi V DPR, yang mana menuju 272. Lebar jalan 7 meter lebar bahu jalan 2 meter,” terangnya.
Menanggapi pertanyaan tentang kelanjutan proyek kereta api dan infrastruktur lainnya jika pembangunan IKN mengalami kendala, Leonard menegaskan bahwa Pemprov Kalteng akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat.
“Kita tidak bisa berandai-andai, karena itu putusa pemerintahan pusat. Kita ikuti saja hasilnya. Pemrov akan mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat. Yang jelas, perencanaan di tingkat provinsi tetap berjalan, dan kita akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat serta kabupaten/kota,” pungkasnya.
(Syauqi)
