PALANGKA RAYA – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Jenuh Kalimantan Tengah (Gemuruh Kalteng) turun ke jalan! Mereka menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada Rabu, 19 Februari 2025.
Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dianggap mengalihkan anggaran pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Para mahasiswa menilai keputusan tersebut dapat merugikan dunia pendidikan dan menghambat kualitas pembelajaran di Kalimantan Tengah.
“Anggaran pendidikan dipotong demi makan bergizi gratis. Kita tidak butuh makan, kita butuh pendidikan!” teriak salah satu orator dari atas mobil komando. Pernyataan tersebut disambut tepuk tangan dan sorakan dari para peserta aksi.
Para mahasiswa menilai kebijakan tersebut mengurangi alokasi anggaran untuk sektor pendidikan.
Mereka khawatir pemotongan ini berdampak pada berkurangnya program beasiswa, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta tunjangan kinerja bagi tenaga pengajar.
Menanggapi aksi tersebut, Wakil Ketua II DPRD Kalteng, Muhammad Ansyari, menyatakan bahwa program MBG merupakan kebijakan nasional yang tidak bisa serta-merta dihentikan.
Menurutnya, respons masyarakat terhadap program ini beragam, tergantung pada kondisi daerah masing-masing.
“Program ini berasal dari pemerintah pusat. Ada yang mendukung, ada yang menolak. Kebutuhan masyarakat di Kalimantan mungkin berbeda dengan di Sulawesi atau Papua,” ujar Ansyari kepada wartawan.
Ansyari juga menegaskan bahwa tujuan program MBG adalah untuk membantu masyarakat kurang mampu, khususnya anak-anak sekolah yang kesulitan mendapatkan makanan bergizi.
Ia berharap mahasiswa dapat memahami kebijakan ini secara lebih luas dan melihat dampak positifnya bagi masyarakat.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa efisiensi anggaran lebih difokuskan pada pengeluaran yang dianggap tidak mendesak, seperti perjalanan dinas pejabat dan kegiatan seremonial.
“Pemerintah pusat menargetkan efisiensi terhadap anggaran yang bersifat tidak terlalu mendesak, misalnya perjalanan dinas dan acara seremonial,” tambahnya.
Meskipun demikian, ia memastikan bahwa program beasiswa KIP tidak termasuk dalam anggaran yang akan dipotong.
“Kami memahami kekhawatiran mahasiswa, namun perlu dipastikan bahwa program beasiswa KIP tetap berjalan dan tidak terdampak oleh kebijakan efisiensi ini,” jelasnya.
Ansyari mengapresiasi aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa dan berharap agar aspirasi yang disampaikan bisa menjadi bagian dari komunikasi antara mahasiswa dan pemerintah.
“Kami menghargai kegelisahan mahasiswa dan berharap kegiatan ini berlangsung dengan damai,” pungkasnya.
(Sya'ban)
