PALANGKA RAYA – Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dispursip) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Nunu Andriani memimpin Rapat Rutin yang dihadiri seluruh pegawai, bertempat di Aula Kantor Dispursip Kalteng, Senin 24 Februari 2025.
Diketahui sebelumnya, Kadispursip Kalteng Nunu Andriani mendapat amanah sebagai Pj. Bupati Pulang Pisau sejak dilantik pada 25 September 2023. Usai pelantikan serentak seluruh Kepala Daerah se-Indonesia oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 20 Februari 2025, Nunu Andriani telah melakukan serah terima jabatan dengan Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Periode 2025-2030, Ahmad Rifa'i dan Ahmad Jayadikarta.
“Sekarang, Saya aktif kembali bertugas penuh mulai hari ini 24 Februari 2025 di Dinas Perpustakaan dan Arsip. Saya minta kita semua lebih bersemangat lagi, lebih aktif lagi bekerja, tingkatkan kinerja, kedisiplinan dan profesionalitas sebagai ASN untuk pelayanan kepada masyarakat yang lebih optimal,” tambahnya.
Selain itu, terkait efisiensi anggaran yang telah diamanatkan Presiden Prabowo mulai tahun ini yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
“Tadi sudah disampaikan oleh Sekretaris Dinas terkait dengan pagu Dispursip di mana di tahun 2024 ada kenaikan. Namun dengan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 terdapat efisiensi yang kurang lebih sudah disampaikan oleh Bapak Sekretaris Dinas tadi, ada 11 item (butir) yang mana kita ketahui dari Inpres Nomor 1 Tahun 2025 itu Pemerintah Pusat khususnya Bapak Presiden menginginkan yang diefisiensikan tersebut adalah hal-hal yang sifatnya seremonial, konsultasi dan koordinasi secara luring yang sekarang bisa dilakukan secara virtual atau daring. Kemudian juga terkait dengan penggandaan karena sekarang semua bertransformasi ke sistem digital, jadi harus bisa kita efektif dan efisiensikan,” lanjutnya.
“Namun, untuk hal-hal yang sifatnya lebih kepada pelayanan publik atau masyarakat itu tetap harus menjadi program prioritas, jangan sampai itu terkena efisiensi. Oleh karena itu, nanti kita harus menjadi lebih bijak dalam menyusun dan menjalankan program kegiatan melalui bidang-bidang teknis,” ungkapnya. (yud)
