SAMPIT – Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) SP Lumban Gaol mengatakan bahwa efisiensi anggaran yang diinstruksikan pemerintah pusat tidak seharusnya berdampak pada pokok pikiran (pokir) DPRD.
Menurut politisi Demokrat ini efisiensi lebih tepat diterapkan pada kegiatan yang tidak mendesak dan tidak dirasakan langsung oleh masyarakat. Anggaran pokir tersebut, lanjutnya, justru sangat menyentuh kesejahteraan masyarakat karena diserap langsung melalui aspirasi dari tiap daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
“Pokir itu merupakan hasil diskusi dan masukan yang sejalan dengan tujuan efisiensi. Justru, pokir digunakan untuk hal yang benar-benar menyentuh masyarakat,” ungkap Gaol, Kamis 27 Februari 2025.
Seperti Gaol dari Mentawa Baru Ketapang ini menyalurkan dana aspirasnya untuk bantuan kepada kelompok tani, peternak, perikanan, atau UMKM, karena semua itu bertujuan agar ekonomi kerakyatan tumbuh dan berkembang.
Ia juga menilai bahwa besaran pokir DPRD Kotim sebesar Rp2 miliar per anggota dewan masih tergolong kecil dibandingkan kabupaten lain yang memiliki penduduk lebih sedikit namun anggarannya lebih besar.
Terkait kabar pemotongan anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit yang mencapai Rp141 miliar, Gaol menekankan bahwa pokir seharusnya tidak terdampak, karena sumbernya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“PAD Kotim rata-rata realisasinya sekitar Rp300 miliar, dan jika setiap anggota DPRD mendapatkan Rp2 miliar untuk pokir, totalnya hanya Rp80 miliar. Itu masih dalam batas kewajaran untuk menjawab asas keadilan dalam penyaluran aspirasi masyarakat,” paparnya.
Dirinya menyebutkan efisiensi berkaitan dengan pemborosan anggaran. Kegiatan yang tidak terlalu mendesak, seperti penyediaan makan minum rapat, penggunaan gedung berbayar seperti hotel untuk pertemuan kedinasan, serta pengadaan alat tulis kantor bisa dikurangi.
“Program daerah yang tidak urgen atau proyek fisik yang masih bisa ditunda juga seharusnya menjadi fokus efisiensi,” ujar Gaol.
Ia berharap agar alokasi anggaran pokir tidak mengalami pengurangan, karena jika turun dari Rp2 miliar, banyak program usulan masyarakat yang terpaksa dicoret. Hal ini akan berdampak negatif, mengingat DPRD adalah wakil rakyat yang bertugas memperjuangkan kepentingan masyarakat. (nardi)
