SAMPIT – Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Marudin menyampaikan hasil reses Daerah Pemilihan (Dapil) II yang meliputi Kecamatan Baamang dan Kecamatan Seranau.
Kegiatan reses ini berlangsung pada 18-19 Februari 2025 di beberapa titik wilayah Kecamatan Baamang dan Seranau.
Diketahui, Anggota DPRD Kotim dari Dapil II terdiri dari Rinie, Marudin, Rambat, Paliansyah, Abdul Kadir, Syahbana, Ariyandi, Dadang H Syamsu.
“Dalam agenda reses, sejumlah aspirasi masyarakat terkait sarana dan prasarana menjadi perhatian utama ada beberapa usulan yang disampaikan,” ungkapnya, Kamis 6 Maret 2025.
Politisi PKB ini menyampaikan beberapa aspirasi terkait sarana dan prasarana yang menjadi perhatian diantaranya pembuatan jembatan box culvert penghubung Kelurahan Baamang Tengah dan Baamang Hulu di Jalan Walter Condrad, perbaikan jembatan kayu Sei Bakumang di Jalan Baamang 1 RT 05 Baamang Tengah, peningkatan saluran drainase di Jalan Muchran Ali.
Selanjutnya, pengaspalan jalan di beberapa titik, seperti Gang Kenanga, Gang Matahari (Baamang Tengah), serta Jalan Pelita Desa Tinduk. Peningkatan Jalan Tinduk-Kotabesi sepanjang 3 km.
Penerangan Jalan Umum (PJU), pemasangan PJU di sepanjang Jalan Baamang 1, Jalan Kenan Sandan, Jalan Christopel Mihing, dan Jalan Walter Condrad. Pemasangan PJU di Jalan Jaya Wijaya RT 58/RW 07.
Peningkatan Jalan dan Gang, Semenisasi dan pengurukan di beberapa lokasi, seperti Gang Delima Kuning, Jalan Bukit Permai Gang Al Ikhlas, dan Gang Arman. Peningkatan jalan di Gang Permatasari, Gang Al Jihad, Gang Tauhid, dan Gang Kurnia Hasan.
Lanjutan peningkatan jalan poros Tjilik Riwut menuju Desa Terantang, serta peningkatan jalan dan gang di Desa Terantang Hilir.
Pengerukan dan pembersihan Sungai Kukup & Sungai Alai di Kecamatan Seranau. Pengerukan Sungai Seragam di Gang Sahati dan Sungai Tambulihan di Kelurahan Tanah Mas. Normalisasi Sungai Desa Batuah untuk mencegah banjir.
Laporan ini menurutnya, mencerminkan berbagai kebutuhan masyarakat di Dapil II, terutama dalam peningkatan infrastruktur dasar. DPRD Kotim berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi ini dalam pembahasan anggaran dan kebijakan pembangunan daerah. (nardi)
